Data Bansos Dirombak, Status Desil Warga Bisa Berubah? Ini Penjelasan Mendagri

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah tengah melakukan perombakan data penerima bantuan sosial (bansos) melalui pemadanan data lintas kementerian dan lembaga. Langkah tersebut dilakukan untuk mendapatkan gambaran kondisi kesejahteraan masyarakat yang lebih lengkap dan memperbaiki ketepatan sasaran penyaluran bantuan.

Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam proses tersebut adalah status desil masyarakat. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, perubahan data kesejahteraan sangat memungkinkan membuat status desil masyarakat ikut berubah.

Hal itu disampaikan Tito saat ditemui di kantor Kementerian Sosial (Kemensos), Jakarta Pusat, Rabu (30/9/2026).

Status Desil Warga Sangat Bisa Berubah

Tito menjelaskan, desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat yang bersumber dari data Badan Pusat Statistik (BPS). Dalam proses pemutakhiran data, informasi dari berbagai kementerian dan lembaga akan digunakan untuk memperkuat gambaran kondisi ekonomi masyarakat.

Menurut Tito, pemadanan tersebut dapat memengaruhi pemetaan kesejahteraan masyarakat yang sebelumnya sudah tercatat dalam data.

Baca Juga

Jangan Sampai Salah Paham, Ini Arti Desil 1–10 dan Cara Cek Status Bansos Pakai NIK KTP

"(Perombakan data bisa ubah status desil warga?) sangat bisa sekali! Sangat bisa, karena desil itu kan dari BPS, itu turun ke lapangan langsung ya," kata Tito.

Data yang digunakan dalam proses pemadanan tidak hanya berasal dari satu sumber. Pemerintah menggabungkan informasi yang dapat memberikan gambaran mengenai kondisi kepemilikan dan kesejahteraan masyarakat.

Salah satunya adalah data kepemilikan tanah atau lahan yang berada di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Selain itu, terdapat pula data kepemilikan kendaraan yang tercatat dalam basis data Polri.

Data-data tersebut nantinya dapat menjadi bagian dari bahan yang digunakan BPS dalam melakukan pemutakhiran data desil.

"Ini kan direkonsiliasi dengan datanya yang pemilikan misalnya mobil, tanah, dan lain-lain. Ya, yang mungkin di desil nggak gitu, mungkin. Ya. Nah jadi ini bisa memperkuat DTSEN pendapat saya," jelas Tito.

Data Baru Tidak Menggantikan Data BPS

Meski pemadanan data dilakukan dari berbagai sumber, Tito menegaskan data tersebut tidak dimaksudkan untuk menggantikan sensus atau pendataan yang dilakukan BPS.

Menurut dia, seluruh sumber data justru perlu saling melengkapi. Hal ini penting karena kondisi kesejahteraan masyarakat dapat berubah dari waktu ke waktu.