Tito Karnavian Soroti APBD yang Masih Mengendap, Pemda Diminta Segera Genjot Belanja Daerah

Jakarta, tvOnenews.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah di seluruh Indonesia mempercepat realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebab hal ini dinilai penting untuk mendorong perputaran ekonomi nasional.

Menurut Mendagri, belanja pemerintah memiliki peran strategis dalam menggerakkan aktivitas ekonomi sekaligus memicu keterlibatan sektor swasta. Percepatan belanja daerah diharapkan dapat memperkuat daya dorong pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah.

"Karena belanja pemerintah adalah belanja utama selain untuk terjadinya peredaran uang, menstimulasi swasta," jelasnya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program Tiga Juta Rumah di Aula Kantor Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Senin (9/3/2026).

Ia menjelaskan, pengelolaan keuangan daerah yang sehat ditandai oleh keseimbangan antara pendapatan dan realisasi belanja yang sama-sama tinggi. Dengan kondisi tersebut, dana yang masuk ke kas daerah dapat segera beredar di masyarakat dan mendorong aktivitas ekonomi.

Karena itu, Mendagri memberikan apresiasi kepada sejumlah daerah yang dinilai mampu menjaga kondisi ideal tersebut dalam pengelolaan keuangan daerah.

Salah satu daerah yang disebut adalah Provinsi Jawa Barat. Wilayah ini mencatat realisasi pendapatan sebesar 16 persen dan realisasi belanja sebesar 15 persen.

Baca Juga

Mendagri Usul Inovasi Pajak Daerah Dibayar Langsung dengan Sistem ala QRIS, Demi Cegah Kebocoran PAD

Di sisi lain, ia juga menyoroti masih adanya daerah yang mencatat pendapatan cukup tinggi, namun belum optimal dalam merealisasikan belanja. Kondisi ini membuat dana APBD lebih banyak tersimpan di bank dibanding dimanfaatkan untuk pembangunan dan perputaran ekonomi.

"Nah, kalau pendapatannya tinggi, belanjanya rendah, ya alhamdulillah punya simpanan, tapi belanja rendah. Perputaran uangnya kurang bergerak," ujarnya.

Secara khusus, Mendagri juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Daerah tersebut berhasil mencatat pertumbuhan ekonomi secara year-on-year sebesar 7,89 persen.

Angka tersebut jauh melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat sebesar 5,39 persen pada triwulan IV tahun 2025.

Selain pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tingkat inflasi di Kepulauan Riau juga dinilai cukup terkendali. Pada Februari 2026, inflasi secara year-on-year tercatat berada di angka 3,54 persen.

"Ini cukup baik, terkendali. Dan inflasi bulan ke bulannya (Provinsi Kepri) juga cukup baik," pungkasnya. (rpi)