EUDR Tekan Ekspor RI, CORE Desak Pemerintah Perkuat Diplomasi dan Percepat Reformasi Sawit

Namun, memenuhi standar ini bukan perkara mudah. Indonesia membutuhkan dukungan teknis, teknologi, hingga pendanaan untuk memastikan sistem ketertelusuran berjalan optimal.

Faisal menilai, Uni Eropa seharusnya tidak hanya menetapkan aturan, tetapi juga berperan aktif membantu negara mitra dagangnya.

“Jika ingin memastikan komoditas yang masuk legal dan bebas deforestasi, Uni Eropa juga harus membantu negara berkembang untuk memenuhi standar tersebut,” jelasnya.

Momentum Perbaikan Tata Kelola Sawit

Di sisi lain, kebijakan EUDR juga bisa menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperbaiki tata kelola sektor perkebunan. Faisal menegaskan bahwa peningkatan produksi tidak lagi bisa mengandalkan ekspansi lahan, melainkan harus beralih ke strategi intensifikasi.

Pendekatan ini mencakup peningkatan produktivitas lahan yang sudah ada, penggunaan bibit unggul, serta penerapan praktik perkebunan berkelanjutan.

Baca Juga

Audiensi dengan Menko Perekonomian dan Kadin, Jerman Lirik SDM Indonesia untuk Isi Ribuan Kebutuhan Pekerja

“Produktivitas harus ditingkatkan melalui strategi alternatif, termasuk intensifikasi dan peremajaan,” katanya.

Percepatan PSR Jadi Kunci Jawaban

Salah satu langkah konkret yang telah dijalankan pemerintah adalah program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang dikelola BPDP. Program ini bertujuan meningkatkan produktivitas kebun sawit rakyat sekaligus memastikan aspek keberlanjutan dan legalitas lahan.

Pada tahun 2026, pemerintah menargetkan percepatan penyaluran PSR dengan cakupan lahan mencapai:

• 50.000 hektare peremajaan sawit rakyat

Program ini dinilai strategis dalam menjawab berbagai tantangan industri sawit nasional, mulai dari peningkatan produktivitas hingga penyesuaian terhadap regulasi global seperti EUDR.

Selain itu, PSR juga menjadi instrumen penting dalam menjaga daya saing Indonesia di pasar internasional, terutama di tengah meningkatnya tuntutan terhadap standar keberlanjutan.

Kombinasi Diplomasi dan Reformasi Jadi Penentu

Faisal menegaskan bahwa keberhasilan Indonesia menghadapi EUDR tidak hanya bergantung pada diplomasi, tetapi juga pada reformasi internal sektor perkebunan. Kombinasi keduanya menjadi kunci utama untuk menjaga posisi Indonesia sebagai pemain utama di pasar global.

Dengan langkah diplomasi yang kuat serta perbaikan tata kelola yang konsisten, Indonesia diyakini mampu menghadapi tekanan regulasi global sekaligus memperkuat daya saing ekspor di masa depan. (nsp)