Komitmen Presiden ke MBG, Prabowo Pilih Uang Negara untuk Makan Rakyat daripada Bocor Dikorupsi
- Bakom RI
Jakarta, tvOnenews.com - Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk melanjutkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Presiden menyatakan bahwa anggaran negara sebaiknya memang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dibanding disalahgunakan.
Menurut Prabowo program MBG merupakan bentuk keberpihakan nyata pemerintah kepada masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok rentan.
Program MBG, katanya, tidak hanya bertujuan mengatasi masalah gizi dan stunting, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pembangunan sumber daya manusia sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Di tengah berbagai kritik serta tekanan fiskal, Presiden menegaskan program ini tetap menjadi prioritas karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar rakyat.
“Saya akan bertahan sedapat mungkin. Daripada uang-uang dikorupsi, lebih baik rakyat saya bisa makan. Anda enggak lihat anak-anak yang stunting? Saya lihat. Saya kampanye sekian kali, saya di desa-desa, saya lihat. Umurmu berapa? 11 tahun. Badannya anak 4 tahun. Saya aku yakin saya berada di jalan yang benar. Uang kita ada,” Prabowo dalam dialog bersama tokoh dan jurnalis di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, dikutip Minggu (22/3/2026).
Selain berdampak sosial, Presiden menilai program MBG juga memberi efek ekonomi luas melalui penciptaan lapangan kerja di berbagai sektor, mulai dari dapur produksi hingga rantai pasok pangan.
“MBG nanti di puncaknya kita akan punya 31 ribu dapur. Katakanlah, untuk gampang, hitungnya 30 ribu dapur. Tiap dapur mempekerjakan 50 orang. Itu sudah 1,5 juta kerja," ucap Prabowo.
"Tiap dapur menciptakan vendor-vendor supplier antara 5-10 vendor tiap dapur yang jual telur, yang jual wortel, yang jual sayur, tiap vendor ini empiris mempekerjakan sekitar 5 petani. Jadi itu sudah berapa? Sudah 50 lagi. Another 1,5 juta orang kerja,” imbuhnya.
Terkait berbagai kritik dan temuan di lapangan, Presiden mengakui pelaksanaan program masih memiliki kekurangan. Namun, pemerintah telah mengambil langkah tegas untuk melakukan penertiban.
“Ada seribu, lebih seribu (dapur) yang sudah kita tutup,” ungkapnya.
Presiden juga menegaskan bahwa pendanaan program tidak bersumber dari utang baru, melainkan dari efisiensi serta pengurangan kebocoran anggaran negara. “Uang kita ada. Tinggal kita organisir, kita kurangi kebocoran,” tegas Prabowo.
Menurutnya, kebijakan ini menjadi bagian dari upaya memastikan manfaat ekonomi dapat dirasakan secara merata, khususnya oleh masyarakat lapisan bawah yang selama ini belum sepenuhnya menikmati hasil pembangunan.
“Rakyat kita sebagian besar sudah terlalu lama tidak menikmati kebaikan daripada ekonomi kita,” pungkasnya. (ant/rpi)
Load more