Jerman Tolak Beri Jaminan Investasi VW China Terkait HAM Muslim Uighur

Kementerian mengkonfirmasi telah menolak empat aplikasi dari sebuah perusahaan atas masalah hak asasi manusia di Xinjiang tetapi menolak menyebutkan nama perusahaan tersebut.

Der Spiegel melaporkan tanpa menyebutkan sumber, bahwa Volkswagen adalah perusahaan yang dimaksud. "Situasi hak asasi manusia di Xinjiang telah menjadi lebih buruk dalam beberapa tahun terakhir dan melibatkan kerja paksa dan penahanan massal orang-orang Uyghur," kata kementerian itu.

"Oleh karena itu, pemerintah Jerman memutuskan untuk tidak memberikan jaminan untuk proyek di China yang 1) di Xinjiang atau 2) memiliki ikatan bisnis dengan entitas yang beroperasi di sana."

Melalui usaha patungan dengan SAIC Motor China, Volkswagen memiliki pabrik di Urumqi, yang terletak di wilayah Xinjiang, di mana negara-negara barat dan organisasi hak asasi mengatakan etnis Uyghur menghadapi penyiksaan dan penahanan.

China telah berulang kali membantah perlakuan buruk terhadap orang Uighur, menggambarkan dugaan kamp penahanan sebagai fasilitas pelatihan kejuruan di mana orang dapat "secara sukarela" memeriksa diri mereka sendiri untuk belajar tentang hukum, bahasa Mandarin, dan keterampilan kejuruan.

Seorang juru bicara Volkswagen mengkonfirmasi, bahwa perusahaan telah mengajukan aplikasi untuk jaminan investasi di China, menambahkan bahwa pihaknya belum menerima keputusan resmi dari kementerian.

Juru bicara Volkswagen mengatakan, aplikasi itu bukan untuk investasi langsung di pabrik kelompok Xinjiang atau di mana pun di dekatnya, tetapi tidak dapat dikesampingkan bahwa produk yang dibuat di pabrik di tempat lain di negara itu dapat berakhir di wilayah tersebut.

Jerman, yang berusaha keras untuk membebaskan diri dari ketergantungan pada gas Rusia setelah terperangkap oleh invasi Moskow ke Ukraina, kini menilai kembali hubungannya dengan China dan akan memberikan bobot yang lebih besar pada hak asasi manusia, kata Menteri Ekonomi Robert Habeck awal pekan ini.

Volkswagen mengatakan, mengikuti prinsip panduan PBB tentang bisnis dan hak asasi manusia dan itu adalah bagian integral dari kode etik perusahaan. (ant/ari)