Tekanan Uni Eropa Kian Kuat, Industri Sawit Nasional Didorong Percepat Traceability hingga ke Kebun Rakyat

Peran Strategis BPDP Didorong Lebih Maksimal

Untuk menjawab tantangan tersebut, Windrawan mendorong Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) agar mengambil peran lebih strategis sebagai katalis transformasi sektor sawit nasional.

BPDP dinilai perlu menjadikan kesiapan traceability sebagai salah satu syarat utama dalam penyaluran program bantuan. Program seperti peremajaan sawit, penyediaan sarana prasarana, hingga pelatihan petani harus memberikan prioritas kepada kelompok yang telah memiliki kesiapan data, seperti E-STDB, peta kebun, atau proses legalisasi lahan.

“Insentif kebijakan harus benar-benar dirasakan oleh petani di lapangan,” tegasnya.

Selain itu, BPDP juga diharapkan dapat memperkuat infrastruktur data di tingkat petani kecil. Langkah ini mencakup pemetaan kebun rakyat, pelatihan penggunaan teknologi geolokasi, hingga digitalisasi arsip kelompok tani.

Legalitas Lahan Jadi Kunci Utama

Baca Juga

BPDP dan Ditjenbun Kementan Tunjuk Lembaga Pelatihan Yogyakarta untuk Tingkatkan Kompetensi Pekebun di Indonesia

Persoalan legalitas lahan menjadi salah satu hambatan paling krusial dalam penerapan traceability. Tanpa kepastian status lahan, sistem ketertelusuran dinilai tidak akan memiliki fondasi yang kuat.

Karena itu, diperlukan sinergi lintas kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Kehutanan, pemerintah daerah, hingga organisasi petani.

“Selama status lahan belum jelas, data traceability tidak akan kokoh,” ujar Windrawan.

Insentif Ekonomi Dinilai Masih Lemah

Selain aspek teknis dan legalitas, faktor ekonomi juga menjadi penentu keberhasilan implementasi traceability. Saat ini, belum ada perbedaan harga signifikan antara produk sawit yang tertelusuri dan yang tidak.

Kondisi ini membuat petani belum melihat manfaat langsung dari penerapan sistem tersebut.

Untuk itu, BPDP didorong memfasilitasi skema insentif seperti:

• Harga premium untuk produk tertelusuri

• Kontrak pembelian jangka panjang

• Dukungan finansial berbasis kepatuhan traceability

“Jika tidak ada nilai tambah ekonomi, maka perubahan akan berjalan lambat,” jelasnya.

Digitalisasi dan Riset Jadi Harapan Baru

Di sisi lain, upaya pengembangan sistem digital mulai menunjukkan arah positif. BPDP telah menginisiasi pengembangan sistem informasi ISPO berbasis WebGIS serta aplikasi seluler untuk mendukung ketertelusuran rantai pasok sawit.

Langkah ini dinilai sebagai sinyal positif, namun implementasinya harus dilakukan secara terintegrasi. Riset, pengembangan teknologi, serta pembiayaan lapangan perlu berjalan dalam satu sistem yang saling terhubung.