BPJS Ketenagakerjaan Jalin Kerja Sama Strategis dengan PP Muhammadiyah, Sasar Pekerja Rentan hingga UMKM

Jakarta, tvOnenews.com - BPJS Ketenagakerjaan terus memperkuat kemitraan strategis guna mengoptimalkan pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan.

Upaya tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) bersama Pengurus Pusat Muhammadiyah beserta sejumlah majelis yang berada di bawah naungannya.

Penandatanganan Nota Kesepahaman dilakukan oleh Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Saiful Hidayat, bersama Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, di Yogyakarta pada Jumat (24/4).

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Saiful Hidayat, menyebut kerja sama ini sebagai langkah penting untuk memperkuat sinergi lintas sektor.

“Hari ini kami menandatangani Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama dengan Pengurus Pusat Muhammadiyah sebagai langkah strategis dalam mendorong optimalisasi penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih inklusif dan berkelanjutan,” ujar Saiful.

Ia menegaskan, kolaborasi tersebut tidak hanya menyasar perlindungan pekerja di lingkungan Muhammadiyah, tetapi juga mencakup seluruh ekosistemnya.

Baca Juga

Serikat Pekerja BPJS Ketenagakerjaan Tegaskan Peran Negara sebagai Jangkar Perlindungan Pekerja

“Kerja sama ini bukan hanya memberikan perlindungan bagi pekerja di lingkungan Muhammadiyah, tetapi juga kami perluas ke seluruh ekosistemnya. Kita memahami bahwa dalam ekosistem Muhammadiyah terdapat berbagai komponen masyarakat yang juga perlu mendapatkan perlindungan,” lanjutnya.

Menurut Saiful, kemitraan ini menjadi krusial mengingat luasnya jaringan Muhammadiyah hingga ke akar rumput serta komitmennya dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan umat.

“Melalui kerja sama ini, kami mendorong perlindungan yang lebih menyeluruh bagi pekerja indonesia, khususnya pekerja rentan, pelaku UMKM, dan komunitas masyarakat produktif, sekaligus memperkuat edukasi dan literasi jaminan sosial ketenagakerjaan,” jelasnya.

Ia juga menekankan bahwa kerja sama ini akan diperkuat melalui pengembangan manfaat dan layanan tambahan yang terintegrasi.

“Kami tidak hanya menghadirkan perlindungan sosial, tetapi juga memperluas manfaat melalui layanan tambahan dengan menggabungkan kekuatan yang dimiliki BPJS Ketenagakerjaan dan Muhammadiyah,” tambah Saiful.

”Kerja sama ini juga mencakup di bidang investasi, yang akan dieksplorasi dan dikembangkan melalui kajian bersama dengan mengedepankan potensi serta kapasitas yang dimiliki sesuai tugas dan fungsi BPJS Ketenagakerjaan dan Muhammadiyah.” imbuhnya.

Ia turut menyoroti peluang pengembangan layanan bernilai tambah, khususnya di sektor keuangan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

“Tentu ini menjadi hal yang dapat kita kembangkan bersama, termasuk menghadirkan layanan keuangan bagi para pekerja di lingkungan Muhammadiyah maupun dalam ekosistemnya,” ujarnya.

Saiful menambahkan, kolaborasi di bidang pendidikan tidak hanya mencakup riset, tetapi juga pengembangan program pembelajaran untuk meningkatkan kapasitas tenaga kerja. Ia menilai, di tengah persaingan global dan pertumbuhan pesat ekonomi digital serta gig economy, Indonesia harus mampu menjadi pelaku yang kompetitif, bukan sekadar pasar.

“Ini menjadi kesempatan bagi kita untuk bersama-sama mendorong upskilling dan reskilling tenaga kerja agar semakin kompetitif dan mampu bersaing di era digital,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, menyatakan bahwa kerja sama ini merupakan langkah nyata dalam memperkuat layanan dan perlindungan tenaga kerja.

Ia menegaskan, Muhammadiyah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan seluruh elemen di dalamnya, sekaligus berperan aktif di tengah masyarakat luas.

“Kami terus berusaha meningkatkan kesejahteraan, namun pada saat yang sama Muhammadiyah juga menjadi bagian dari masyarakat yang lebih luas. Karena itu, bersama BPJS Ketenagakerjaan kami akan melakukan langkah-langkah konkret dalam penguatan layanan dan perlindungan tenaga kerja,” lanjutnya.

Haedar juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat sistem perlindungan sosial nasional.

“Kami berharap seluruh institusi pemerintahan dan komponen bangsa dapat bergerak bersama, menyatukan langkah. Ini merupakan agenda penting bagi kita semua untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan sosial, baik bagi mereka yang telah bekerja maupun yang belum memiliki pekerjaan,” tegasnya.

Sebagai tindak lanjut, turut dilakukan penandatanganan sejumlah Perjanjian Kerja Sama. Di antaranya terkait optimalisasi perlindungan program jaminan sosial ketenagakerjaan oleh Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Agung Nugroho, bersama Ketua Majelis Pemberdayaan Masyarakat PP Muhammadiyah, M. Nurul Yamin.

Selain itu, kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat ditandatangani oleh Direktur Human Capital dan Umum BPJS Ketenagakerjaan, Harjono Siswanto, bersama Ketua Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan PP Muhammadiyah, Bambang Setiaji.

Dalam semangat kolaborasi yang lebih luas, BPJS Ketenagakerjaan juga membuka peluang sinergi dengan berbagai komunitas, organisasi, dan ekosistem lainnya guna memperluas perlindungan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menutup keterangannya, Saiful Hidayat menyampaikan optimisme bahwa kolaborasi ini akan berdampak pada peningkatan produktivitas sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat.

“Kerja sama ini merupakan bagian dari ikhtiar bersama dalam menghadirkan perlindungan yang lebih luas, inklusif, dan berkelanjutan bagi seluruh pekerja Indonesia, sekaligus membawa keberkahan yang Rahmatan Lil Alamin,” tutup Saiful Hidayat. (rpi)