Sektor Tambang Masih Lesu saat PDB RI Tumbuh Impresif, BPS Catat Kontraksi 2,14 Persen di Kuartal I 2026

Jakarta, tvOnenews.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan sektor pertambangan dan penggalian kembali mengalami tekanan pada triwulan I 2026. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menyampaikan bahwa sektor ini mencatat kontraksi sebesar 2,14 persen secara tahunan.

Penurunan ini tidak terjadi tanpa sebab. BPS menyoroti adanya pelemahan produksi pada sejumlah komoditas utama yang selama ini menjadi penopang sektor tambang nasional. Komoditas tersebut meliputi bijih logam, minyak dan gas (migas), hingga batu bara.

“Pertambangan dan penggalian mengalami kontraksi minus 2,14 persen, salah satunya karena pertambangan bijih logam terkontraksi sebesar 12,22 persen. Selain itu, ada juga kontraksi pada migas dan batu bara,” ujar Amalia dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.

Produksi Komoditas Utama Jadi Pemicu

BPS menegaskan, penurunan produksi menjadi faktor utama yang mendorong kontraksi sektor ini. Bijih logam menjadi penyumbang penurunan paling signifikan dengan kontraksi mencapai 12,22 persen.

Tak hanya itu, sektor migas dan batu bara juga turut mengalami penurunan produksi. Padahal, kedua komoditas tersebut selama ini memiliki kontribusi besar terhadap kinerja sektor pertambangan secara keseluruhan.

Baca Juga

Industri Kelapa Sawit di Indonesia Terus Alami Peningkatan Positif

Penurunan produksi ini berdampak langsung pada capaian sektor pertambangan yang akhirnya kembali mencatatkan kinerja negatif pada awal tahun.

Tren Kontraksi Berlanjut

Jika ditarik ke belakang, kontraksi sektor pertambangan bukanlah fenomena baru. Dalam beberapa triwulan terakhir, sektor ini memang menunjukkan tren pelemahan yang konsisten.

Pada triwulan IV 2025, sektor pertambangan dan penggalian tercatat mengalami kontraksi sebesar 1,31 persen. Sementara pada triwulan I 2025, kontraksi juga terjadi dengan angka 1,23 persen.

Dengan capaian terbaru di triwulan I 2026 yang mencapai minus 2,14 persen, terlihat bahwa tekanan terhadap sektor ini semakin dalam dan berlanjut.

Kontraksi Terdalam Secara Triwulanan

Secara triwulanan atau quarter-to-quarter (qtq), sektor pertambangan dan penggalian juga mencatat kontraksi paling dalam dibanding sektor lainnya.

BPS mencatat, sektor ini mengalami kontraksi sebesar 8,20 persen. Angka tersebut menjadikannya sebagai sektor dengan penurunan terdalam pada triwulan I 2026.

Selain pertambangan, beberapa sektor lain juga mengalami kontraksi secara triwulanan, di antaranya:

• Jasa pendidikan: 6,89 persen

• Jasa kesehatan dan kegiatan sosial: 5,50 persen

Data ini menunjukkan bahwa perlambatan tidak hanya terjadi pada sektor tambang, tetapi juga merambah ke sektor jasa.

Gambaran PDB Indonesia Triwulan I 2026

Di tengah tekanan pada sejumlah sektor, BPS mencatat perekonomian Indonesia tetap menunjukkan pertumbuhan secara tahunan.

Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia atas dasar harga berlaku (ADHB) pada triwulan I 2026 tercatat mencapai Rp6.187,2 triliun. Sementara itu, PDB atas dasar harga konstan (ADHK) mencapai Rp3.447,7 triliun.

Secara year-on-year (yoy), ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,61 persen.

Sektor Akomodasi dan Konsumsi Pemerintah Jadi Penopang

Dari sisi produksi, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum menjadi yang paling menonjol dengan pertumbuhan mencapai 13,14 persen. Capaian ini menjadi yang tertinggi dibanding sektor lainnya.

Sementara dari sisi pengeluaran, komponen konsumsi pemerintah mencatat pertumbuhan paling tinggi, yakni sebesar 21,81 persen secara tahunan.

Kedua komponen ini menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah tekanan pada sektor pertambangan.

Ekonomi Secara Triwulanan Masih Terkontraksi

Meski tumbuh secara tahunan, perekonomian Indonesia secara triwulanan justru mengalami kontraksi. Pada triwulan I 2026, ekonomi Indonesia terkontraksi sebesar 0,77 persen dibandingkan triwulan IV 2025.

Dari sisi produksi, sektor pertambangan dan penggalian kembali menjadi penyumbang kontraksi terdalam dengan angka 8,20 persen.

Sementara dari sisi pengeluaran, komponen konsumsi pemerintah mencatat kontraksi paling dalam sebesar 30,13 persen.

Kondisi ini mencerminkan adanya perlambatan aktivitas ekonomi dalam jangka pendek, meskipun secara tahunan masih menunjukkan pertumbuhan positif. (ant/nsp)