Menkeu Purbaya Pastikan Utang Pemerintah RI Masih Aman, Rasio Baru 40,75 Persen dari PDB

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan posisi utang pemerintah Indonesia saat ini masih berada dalam kondisi aman dan terkendali meski nilainya mendekati Rp10 ribu triliun.

Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya merespons perkembangan posisi utang pemerintah per akhir Maret 2026 yang tercatat mencapai Rp9.920,42 triliun.

Menurutnya, rasio utang Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) masih jauh di bawah batas maksimal yang ditetapkan undang-undang.

“(Posisi utang) Masih aman, masih sekitar 40 persen lebih sedikit, jadi aman,” kata Purbaya dalam taklimat media di kantor Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Senin (11/5/2026).

Rasio Utang RI Masih di Bawah Batas Maksimal

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), rasio utang pemerintah terhadap PDB berada di level 40,75 persen per 31 Maret 2026.

Baca Juga

Purbaya Ungkap Rencana Baru soal Subsidi BBM Pertalite, Masyarakat Desil 9-10 Bakal Dilarang Beli?

Angka tersebut masih berada di bawah ambang batas maksimal 60 persen yang diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara.

Purbaya menilai posisi utang Indonesia relatif lebih hati-hati dibandingkan banyak negara lain, termasuk sejumlah negara tetangga di kawasan Asia Tenggara.

Ia mencontohkan rasio utang beberapa negara yang jauh lebih tinggi dibanding Indonesia.

Perbandingan Rasio Utang Negara

• Indonesia: 40,75 persen

• Malaysia: sekitar 60 persen

• Singapura: sekitar 180 persen

Menurut Purbaya, bahkan negara maju seperti Amerika Serikat dan Jepang memiliki rasio utang yang jauh lebih besar dibanding Indonesia.

“Tinggi semua. Kita termasuk paling hati-hati dibanding negara sekeliling kita,” ujarnya.

Mayoritas Utang Berasal dari Surat Berharga Negara

Pemerintah mencatat sebagian besar utang Indonesia berasal dari instrumen Surat Berharga Negara (SBN).

Per akhir Maret 2026, nilai outstanding SBN mencapai Rp8.652,89 triliun atau setara 87,22 persen dari total utang pemerintah.

Sementara sisanya berasal dari pinjaman dengan nilai Rp1.267,52 triliun atau sekitar 12,78 persen.

Komposisi Utang Pemerintah

• Surat Berharga Negara (SBN): Rp8.652,89 triliun

• Pinjaman: Rp1.267,52 triliun

Dominasi SBN dalam struktur utang dinilai menjadi bagian dari strategi pembiayaan pemerintah untuk menjaga fleksibilitas fiskal dan memperkuat pembiayaan domestik.

Pemerintah Klaim Pengelolaan Utang Dilakukan Secara Hati-hati

Pemerintah menegaskan strategi pengelolaan utang dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, mulai dari efisiensi biaya pendanaan hingga mitigasi risiko.

Selain itu, pemerintah juga mengklaim tetap menjaga tata kelola pembiayaan agar indikator utang berada pada level aman.

Kementerian Keuangan menyebut pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 dilakukan secara terukur dengan tetap memperhatikan kondisi pasar keuangan dan likuiditas pemerintah.

“Pembiayaan APBN dikelola secara bijak dan terukur serta memperhatikan likuiditas pemerintah, kondisi kas yang optimal, dan tetap memperhatikan dinamika pasar keuangan,” demikian penjelasan pemerintah.

Realisasi Pembiayaan APBN Capai Rp257,4 Triliun

Sementara itu, realisasi pembiayaan anggaran hingga 31 Maret 2026 tercatat sebesar Rp257,4 triliun.

Nilai tersebut terdiri atas:

• Pembiayaan utang: Rp258,7 triliun

• Pembiayaan non-utang: Rp1,3 triliun

Pemerintah berharap strategi pembiayaan tersebut dapat menjaga stabilitas fiskal nasional di tengah ketidakpastian ekonomi global dan tekanan pasar keuangan internasional.

Utang Negara Jadi Sorotan Publik

Meski pemerintah memastikan posisi utang masih aman, besarnya nilai utang negara tetap menjadi perhatian publik dalam beberapa tahun terakhir.

Apalagi, angka utang pemerintah kini mendekati Rp10 ribu triliun seiring kebutuhan pembiayaan pembangunan dan defisit anggaran.

Namun, pemerintah menegaskan ukuran utama dalam melihat kesehatan fiskal bukan hanya nominal utang, melainkan rasio terhadap PDB dan kemampuan negara dalam membayar kewajiban utang tersebut.

Selama rasio utang tetap terkendali dan berada di bawah batas aman, pemerintah menilai kondisi fiskal Indonesia masih relatif stabil. (ant/nsp)