Rakergub FKD-MPU 2026 Hasilkan 6 Kesepakatan Strategis soal Pangan hingga Energi, Pemda Diminta Perkuat Kolaborasi

Jakarta, tvOnenews.com - Rapat Kerja Gubernur Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (Rakergub FKD-MPU) Tahun 2026 sukses digelar dengan Pemprov Jawa Tengah sebagai tuan rumah, di Semarang, Selasa (12/5).

Forum ini mempertemukan 10 provinsi anggota MPU untuk memperkuat kerja sama menghadapi tantangan ketahanan pangan dan energi nasional.

Rakergub FKD-MPU 2026 mengangkat tema “Sinergi MPU 2026: Memperkuat Konektivitas Antarwilayah Menuju Swasembada Pangan dan Ketahanan Energi Nasional”.

Kegiatan dibuka langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi sebagai tuan rumah. Acara itu turut dihadiri Wamendagri Akhmad Wiyagus dan Bima Arya Sugiarto, Wakil Gubernur DI Yogyakarta dan NTB, serta delegasi dari Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, dan NTT.

Dalam forum tersebut, sejumlah pejabat pemerintah pusat hadir sebagai narasumber utama. Wamendagri Bima Arya menekankan pentingnya sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat ketahanan pangan dan energi berkelanjutan melalui optimalisasi koordinasi serta pemanfaatan APBD.

Pelaksana Harian Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Tin Latifah, memaparkan strategi mitigasi dampak El Niño terhadap ketahanan pangan. Strategi itu mencakup sistem peringatan dini untuk wilayah rawan gagal panen hingga diversifikasi pangan lokal.

Baca Juga

Dorong Penyempurnaan RUU Daerah Kepulauan, Wamendagri Bima Arya Tekankan Pentingnya Harmonisasi Regulasi

Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Muhammad Rizwi Jilanisaf Hisjam menyoroti pentingnya peran pemerintah daerah dalam mendukung transisi energi dan pengembangan energi baru terbarukan (EBT).

Rakergub juga diwarnai diskusi panel yang diikuti kepala daerah anggota MPU serta delegasi dari Provinsi Maluku Utara dan Kepulauan Riau.

Pembahasan difokuskan pada antisipasi musim kemarau panjang akibat El Niño 2026–2027, distribusi surplus pangan antardaerah, efisiensi energi, hingga penguatan kebijakan green energy.

Dari forum tersebut, lahir enam kesepakatan strategis yang dituangkan dalam Berita Acara Rakergub dan ditandatangani seluruh pimpinan delegasi provinsi anggota. Penandatanganan itu turut disaksikan Direktur Eksekutif Sekretariat Bersama MPU Dr. Suhajar Diantoro, M.Si.

Kesepakatan tersebut mencakup penguatan ketahanan pangan terpadu, kerja sama BUMD pangan, penguatan ketahanan energi, hingga dukungan terhadap pembangunan Giant Sea Wall Pantai Utara Jawa.

Berikut enam kesepakatan strategis Rakergub FKD-MPU Semarang 2026:

1. Memperkuat ketahanan pangan secara terpadu sebagai respons atas proyeksi dampak El Niño terhadap produksi pertanian di provinsi anggota FKD-MPU.
2. Mendorong kerja sama antar BUMD bidang pangan pada Provinsi anggota FKD MPU.
3. Mendorong penguatan ketahanan energi melalui sebagai respons terhadap dinamika dan tantangan krisis energi global.
4. Secara konsisten dan terukur mengimplementasikan Rencana Aksi Perjanjian Kerja Sama FKD-MPU pada Tahun Anggaran 2027.
5. Mendukung Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) Bidang Infrastruktur Perumahan dan Ketahanan Bencana khususnya Pembangunan Giant Sea Wall di Pantai Utara Jawa.
6. Melakukan koordinasi, pengendalian, monitoring, dan evaluasi secara konsisten terhadap pelaksanaan seluruh kesepakatan Rakergub FKD-MPU Tahun 2026.

Penandatanganan berita acara tersebut menjadi simbol komitmen bersama 10 provinsi anggota FKD-MPU dalam memperkuat kolaborasi menghadapi tantangan nasional di sektor pangan dan energi.

FKD-MPU merupakan forum kerja sama strategis yang beranggotakan 10 provinsi, yakni Jawa Tengah, DI Yogyakarta, NTB, Jawa Timur, NTT, Banten, Jawa Barat, Lampung, Bali, dan DKI Jakarta. Forum ini dibentuk untuk memperkuat sinergi lintas daerah dalam mendukung agenda pembangunan nasional.

Pemda Tak Bisa Kerja Sendiri-Sendiri

Dalam kesempatan tersebut, Wamendagri Akhmad Wiyagus menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak bisa lagi bekerja sendiri dalam menjalankan pemerintahan maupun pembangunan.

Menurut dia, sinergi dan kolaborasi antardaerah kini menjadi kebutuhan strategis nasional untuk menghadapi berbagai tantangan global, mulai dari krisis energi, perubahan iklim, hingga ketidakpastian geopolitik dunia.

"Kerja sama antardaerah bukan lagi sekedar pilihan administratif tetapi sudah menjadi kebutuhan strategis nasional," ujarnya dalam kegiatan Gala Dinner Malam Keakraban Mitra Praja Utama (MPU) di Semarang, Jawa Tengah, Senin (11/5/2026).

Wiyagus juga menyoroti peran strategis 10 provinsi anggota MPU yang dinilai memiliki kapasitas fiskal kuat dan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional.

Ia mengatakan Pulau Jawa saat ini menyumbang lebih dari 57 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, potensi tiap daerah perlu saling melengkapi melalui keunggulan komparatif masing-masing.

Untuk memperkuat ketahanan nasional, ia mendorong peningkatan konektivitas antarwilayah, baik di sektor logistik, perdagangan, energi, maupun digitalisasi pemerintahan.

Daerah yang memiliki surplus pangan diharapkan dapat membantu wilayah lain yang membutuhkan. Sementara daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tinggi diminta menjadi motor penggerak pembangunan kawasan.

"Daerah yang surplus pangan harus mampu menopang daerah yang membutuhkan. Kemudian daerah yang memiliki kapasitas fiskal kuat perlu menjadi penggerak pembangunan regional," jelasnya. (rpi)