Pemerintah Siapkan Rp100 Triliun, Mendagri Pastikan Pemulihan Pascabencana Sumatera Masuk Tahap Pemulihan
- Satgas PRR
Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera memastikan penanganan pascabencana di tiga provinsi di Sumatera kini memasuki tahap pemulihan permanen atau rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon).
Hal tersebut disampaikan Tito usai mengikuti rapat koordinasi bersama Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/5/2026).
Dalam rapat itu, Mendagri memaparkan perkembangan penanganan pascabencana sekaligus rencana tindak lanjut pemerintah melalui penyusunan Rencana Induk (Renduk) percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak.
“Saya melaporkan dua hal, yang pertama adalah mengenai update situasi, yang kedua adalah mengenai apa yang akan kita lakukan ke depan terutama persetujuan rencana induk untuk percepatan rehab dan rekon pascabencana di tiga provinsi Sumatera,” ujarnya.
Tito menjelaskan, penanganan pascabencana dilakukan melalui tiga tahapan, yakni masa tanggap darurat, transisi, dan pemulihan permanen. Menurut dia, fase tanggap darurat telah berjalan cukup baik berkat keterlibatan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta dukungan berbagai pihak.
Ia mengatakan, layanan pemerintahan di wilayah terdampak kini mulai kembali normal. Aktivitas pemerintahan di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa yang sebelumnya sempat terganggu kini berangsur pulih, meski sebagian warga masih tinggal di hunian sementara (huntara) maupun memanfaatkan Dana Tunggu Hunian (DTH).
Selain itu, berbagai layanan dasar seperti pasokan listrik, distribusi BBM, operasional SPBU, jaringan internet, rumah sakit, hingga Puskesmas juga sudah kembali berjalan.
Meski demikian, pemerintah masih menghadapi kendala di sejumlah desa yang terisolasi akibat akses jalan terdampak longsor.
Tito menambahkan, konektivitas jalan nasional dan jembatan nasional secara umum telah kembali tersambung. Walau begitu, beberapa jembatan masih menggunakan fasilitas sementara seperti jembatan bailey, jembatan gantung, dan jembatan darurat lainnya.
Di sektor pendidikan, sebagian besar sekolah terdampak juga sudah kembali menjalankan kegiatan belajar mengajar. Dari total 4.922 sekolah terdampak, sekitar 3.800 sekolah telah digunakan kembali setelah melalui proses perbaikan.
Sementara itu, sejumlah sekolah yang berada di zona merah masih membutuhkan relokasi maupun ruang belajar darurat.
“Sekarang kita akan melakukan proses menuju pemulihan permanen. Dari tiga tahapan itu, tanggap darurat, transisi, kemudian kita masuk masa menuju permanen yang kita namakan rehab rekon,” katanya.
Untuk mendukung fase pemulihan permanen tersebut, pemerintah telah menyusun Renduk yang memuat kebutuhan program dari pemerintah kabupaten/kota, provinsi, hingga kementerian/lembaga.
Renduk itu mencakup 11.512 program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama tiga tahun, yakni mulai 2026 hingga 2028.
Pada 2026, pemerintah memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, sungai, sekolah, serta hunian tetap (huntap).
Pemerintah juga menargetkan pembangunan huntap dapat selesai paling lambat pada 2027 agar masyarakat tidak terlalu lama tinggal di huntara.
Tito menyebutkan, total kebutuhan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah disetujui pemerintah mencapai sekitar Rp100,1 triliun untuk pelaksanaan selama tiga tahun.
“Total anggaran yang sudah kami usulkan, dan alhamdulillah sudah disetujui di tingkat pemerintah dan tadi kami laporkan kepada Satgas DPR RI yang dipimpin oleh Profesor Sufmi Dasco Ahmad, alhamdulillah juga didukung nilainya sebanyak Rp100,166 triliun selama tiga tahun,” ungkapnya.
Turut hadir dalam rapat tersebut Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, serta sejumlah menteri dan kepala lembaga Kabinet Merah Putih. (rpi)
Load more