Prabowo Terbitkan PP Ekspor Satu Pintu, Luhut: Bea Cukai Perlu Direformasi

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan sampaikan sinyal kuat adanya reformasi terhadap Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Luhut jelaskan adanya kemungkinan pungutan ekspor tidak akan dilakukan DJBC tetapi oleh Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

Diketahui, DSI merupakan perusahaan BUMN bagian ekspor yang dibentuk setelah adanya aturan baru, yakni eskpor satu pintu yang diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya saat Sidang Paripurna DPR pada Rabu (20/5/2026).

Adapun aturan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) baru.

Luhut sampaikan, nantinya pungutan ekspor bisa dilakukan DSI melalui sistem terintegrasi. Ia menyarankan sistem tersebut berbasis artificial intelligence (AI).

"Kalau memang nanti nggak perlu (pungutan ekspor dilakukan DJBC), ya ngapain pakai-pakai Bea Cukai, atau tugasnya dia Bea Cukai ada tapi semua AI, semuanya berbasis AI," ucap Luhut usai sambutan dalam acara ASEAN Regional Economic Outlook and Fiscal Policy, Senin (25/5/2026).

Baca Juga

Sapi Limousin "Kriwul" Berbobot Satu Ton Milik Presiden Prabowo Siap Dikurbankan di Sidoarjo

Bahkan Luhut mengaku perlunya perbaikan mendalam terhadap Bea Cukai ke depannya agar sejalan dengan kehadiran DSI.

Pasalnya, DSI hanya bertugas mengatur tata kelola ekspor sejumlah sumber daya alam (SDA) tertentu. Sementara, komoditas lainnya masih memakai sistem lama.

"Nanti saya pikir Bea Cukai ya perlu ada reformasi, ya kenapa tidak? Kalau memang nanti dengan badan (ekspor) ini. Tapi saya sekali lagi percaya dengan sistem. Jadi sistem dengan digitalisasi ini berbasis AI, saya ya sangat pro pada itu karena itu nggak bisa dibohongi," bebernya.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) itu menjelaskan terkait perlunya perbaikan reformasi, khusunya soal pengurangan pertemuan langsung antara petugas dan pengguna layanan.

Menurutnya, masih adanya interaksi antara petugas dan pengguna layanan membuat sulit terwujudnya transparansi.

Dia mengatakan ketika ada peralihan pengawasan dari konvensional ke ekosistem digital, maka dirinya optimis transparansi akan terwujud.

"Sebab kalau pertemuan orang ke orang, pakai akta integritas tidak ada yang benar itu satu pun. Hampir tidak ada lah yang saya tahu, pasti ada bermasalah."