SPKLU Mulai Diawasi Ketat, Pemerintah Waspadai Kecurangan Pengisian Daya Mobil Listrik

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah mulai memperketat pengawasan terhadap alat ukur di Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di tengah lonjakan penggunaan kendaraan listrik nasional.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan konsumen tidak dirugikan saat mengisi daya kendaraan, sekaligus menutup potensi penyimpangan dalam transaksi listrik yang selama ini belum banyak disadari masyarakat.

Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan, akurasi alat ukur pada SPKLU menjadi persoalan krusial karena teknologi kendaraan listrik masih tergolong baru bagi sebagian besar masyarakat Indonesia.

“Jadi, kita harus memastikan bahwa ketika SPKLU ini dipakai untuk mengisi daya listrik, kita harus memastikan apa yang diterima oleh konsumen itu sesuai dengan yang dibayarkan. Apalagi ini alatnya baru, jadi masyarakat mungkin belum aware dengan alat ini,” kata Budi, di Kantor Kemendag, Jakarta Pusat, Senin (25/5/2026).

Peluncuran layanan Persetujuan Tipe dan Tera/Tera Ulang Alat Ukur Pengisi Daya Kendaraan Listrik menjadi langkah awal pemerintah membangun sistem pengawasan resmi terhadap transaksi listrik di SPKLU.

Pemerintah ingin memastikan setiap kilowatt listrik yang dibayar pengguna benar-benar sesuai dengan energi yang diterima kendaraan.

Baca Juga

Puluhan Ritel Modern Ditutup di Lombok hingga Ratusan Karyawan Terancam PHK, Mendag Buka Suara

Di tengah percepatan transisi menuju energi bersih, kendaraan listrik kini menjadi simbol perubahan besar sektor transportasi nasional. Namun di balik pertumbuhan itu, pemerintah mulai melihat pentingnya pengawasan agar ekosistem kendaraan listrik tidak berkembang tanpa kontrol standar pengukuran yang jelas.

Mendag mengatakan, pengawasan terhadap alat ukur SPKLU juga menjadi bagian dari agenda besar pemerintah dalam menurunkan emisi gas rumah kaca serta memperbaiki kualitas udara melalui penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan.

Ia mengapresiasi langkah cepat Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) yang dinilai mulai bergerak sebelum persoalan muncul di masyarakat.

“Jangan sampai ada komplain dulu, baru kita memberikan alat ukur SPKLU ini,” ujarnya.

Menurut Budi, sistem pengawasan alat ukur SPKLU yang diluncurkan pemerintah ini menjadi yang pertama di Indonesia. Pemerintah menargetkan implementasinya dapat diperluas ke berbagai daerah mulai tahun depan seiring pertumbuhan infrastruktur kendaraan listrik.