Desil 1-10 Jadi Penentu Beli Pertalite, Ini Arti, Perbedaan dan Cara Ceknya

Jakarta, tvOnenews.com - Istilah desil kini ramai diperbincangkan setelah pemerintah mengkaji pembatasan pembelian BBM bersubsidi Pertalite bagi masyarakat yang masuk desil 9 dan 10.

Desil selama ini lebih banyak dikenal dalam pembahasan bantuan sosial (bansos). Namun, pemerintah kini menggunakan pengelompokan tingkat kesejahteraan tersebut dalam pembahasan penyaluran subsidi energi.

Rencana tersebut membuat masyarakat perlu memahami apa sebenarnya arti desil, bagaimana perbedaan desil 1 hingga 10, serta bagaimana cara mengetahui posisi desil dalam data pemerintah.

Apa Itu Desil?

Desil merupakan pengelompokan penduduk atau rumah tangga berdasarkan tingkat kesejahteraan relatif. Masyarakat dibagi menjadi 10 kelompok, mulai dari desil 1 hingga desil 10.

Semakin kecil angka desil, semakin rendah posisi kesejahteraan relatif suatu rumah tangga. Sebaliknya, semakin tinggi angka desil, semakin tinggi pula tingkat kesejahteraannya dibandingkan kelompok lain dalam basis data.

Baca Juga

Jangan Sampai Salah Paham, Ini Arti Desil 1–10 dan Cara Cek Status Bansos Pakai NIK KTP

Dengan kata lain, desil bukan jenis bantuan sosial dan bukan pula keputusan final yang otomatis menentukan seseorang berhak mendapatkan bansos atau tidak.

Desil digunakan pemerintah sebagai salah satu alat untuk memetakan kondisi sosial-ekonomi masyarakat dan membantu menentukan sasaran berbagai program pemerintah.

Dalam data sosial-ekonomi, pemeringkatan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai kondisi rumah tangga. Karena itu, dua keluarga yang berada dalam desil sama belum tentu memiliki kondisi kehidupan yang benar-benar identik.

Data desil juga bersifat dinamis. Posisi sebuah keluarga dapat berubah ketika data sosial-ekonomi diperbarui.

Kenapa Desil 9 dan 10 Dikaitkan dengan Pertalite?

Pembahasan mengenai desil kembali mencuat karena pemerintah sedang mematangkan rencana membatasi pembelian Pertalite untuk masyarakat desil 9 dan 10.

Kementerian Keuangan dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih mengkaji mekanisme teknis kebijakan tersebut.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah membahas kemungkinan pembatasan subsidi Pertalite secara bertahap bagi kelompok dengan tingkat pengeluaran tinggi.

Salah satu mekanisme yang dikaji adalah sistem di SPBU yang dapat secara otomatis menolak transaksi Pertalite dari konsumen yang masuk desil 9 dan 10. Kelompok tersebut nantinya diarahkan menggunakan BBM nonsubsidi seperti Pertamax.

Alasan pemerintah mengkaji kebijakan ini berkaitan dengan ketepatan sasaran subsidi energi. Data Susenas yang digunakan pemerintah menunjukkan sekitar 79 persen BBM subsidi dinikmati rumah tangga desil 5 hingga 10.