Purbaya Buka Suara Soal Rencana Pembatasan Pembelian Pertalite

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan, kebijakan pembatasan pembelian BBM subsidi khususnya Pertalite, bertujuan untuk memastikan subsidi tersalurkan dengan tepat sasaran.

Secara khusus, kebijakan ini diakuinya untuk menjawab masukan dari DPR, yang menyoroti realitas penyaluran BBM subsidi yang masih mengalami kebocoran.

“Yang pertama diluruskan, harga nggak naik, ya. Cuma, waktu di DPR saya diperintahkan untuk memastikan subsidinya lebih tepat sasaran,” kata Purbaya di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu, 12 Agustus 2026.

Purbaya menyebut, kebijakan itu akan diterapkan secara bertahap. Pemerintah pun akan memantau dampaknya terhadap perekonomian sebagai bentuk evaluasi kebijakan.

“Kami akan lakukan secara bertahap untuk melihat dampaknya seperti apa. Kalau, misalnya, desil 10 saya setop nggak boleh beli Pertalite, bagaimana dampaknya ke ekonomi. Jadi, kita akan bertahap,” ujarnya.

Pembatasan itu menyasar kelompok masyarakat pada desil 9 dan 10. Purbaya sebelumnya menjelaskan bahwa masyarakat pada kelompok tersebut akan diarahkan untuk membeli BBM non-subsidi.

Baca Juga

Kuota Pertalite Bakal Ditambah, Menko Airlangga: Anggaran Masih Ada

Pengendalian subsidi BBM saat ini masih dalam pembahasan, dan diharapkan dalam waktu tidak lama setelah semua sistem siap maka hal itu dapat diimplementasikan.

Apalagi, lanjut Purbaya, saat ini harga minyak dunia masih bergejolak, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah yang tepat supaya APBN aman sampai akhir tahun. 

Sebelumnya, diketahui bahwa kebijakan itu disampaikan usai kunjungan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia ke kantor Kementerian Keuangan pada Selasa, 11 Agustus 2026.

Bahlil menyampaikan bahwa selama ini subsidi produk minyak dan gas belum sepenuhnya tepat sasaran, bahkan orang yang termasuk mampu menerima bahan bakar bersubsidi.

Untuk itu, Bahlil menemui Purbaya dalam rangka mencari sistem penyaluran BBM dan produk gas yang tepat sasaran, karena selama ini ratusan triliun rupiah uang dialokasikan untuk subsidi energi. (nba)

Mohammad Yudha Prasetya/VIVA