Tambang Ilegal Ditutup, Profit PT Timah Disebut Tembus Rp2,7 Triliun dalam 6 Bulan

Jakarta, tvOnenews.com – Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan adanya lonjakan keuntungan PT Timah Tbk setelah pemerintah menutup sekitar 1.000 titik tambang ilegal di Bangka Belitung pada akhir 2025.

Prabowo menyebut penertiban tambang ilegal tersebut turut berdampak terhadap kinerja perusahaan tambang timah milik negara tersebut. Dalam enam bulan pertama 2026, PT Timah disebut telah mencatat keuntungan hingga Rp2,7 triliun.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD RI di Senayan, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.

Profit PT Timah Naik 9 Kali Lipat

Prabowo mengatakan keuntungan PT Timah dalam enam bulan pertama 2026 mencapai Rp2,7 triliun. Angka tersebut disebut meningkat sekitar sembilan kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

"Bayangkan dalam 6 bulan tahun 2026 ini, PT Timah telah mencapai keuntungan Rp2,7 triliun, sembilan kali lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Saudara-saudara, artinya naik 900 persen," kata Prabowo.

Baca Juga

Prabowo Minta Audit Forensik Dana Haji, Dahnil Anzar: Presiden Ingin Tahu Fakta Keuangan Haji Sebenar-benarnya

Menurut Prabowo, peningkatan kinerja tersebut terjadi setelah pemerintah menutup sekitar 1.000 titik tambang ilegal di Bangka Belitung pada akhir 2025.

Penertiban tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam membenahi pengelolaan kekayaan negara sekaligus memastikan sumber daya alam memberikan manfaat yang lebih besar bagi perekonomian nasional.

Selain mencatat kenaikan keuntungan, valuasi PT Timah juga disebut mengalami peningkatan signifikan.

Prabowo menyebut valuasi perusahaan tersebut naik hingga 280 persen pada Agustus 2026 dibandingkan dengan Agustus 2025.

"Valuasi PT Timah naik 280 persen di bulan Agustus 2026 dibandingkan di bulan Agustus 2025 lalu," ujar Prabowo.

Kinerja Sejumlah BUMN Ikut Meningkat

Dalam pidatonya, Prabowo tidak hanya menyampaikan perkembangan PT Timah. Presiden juga memaparkan kinerja sejumlah BUMN yang disebut mengalami peningkatan setelah pemerintah melakukan pembenahan.

PT Semen Indonesia menjadi salah satu perusahaan dengan kenaikan keuntungan bersih paling tinggi. Pada enam bulan pertama 2026, laba bersih perusahaan disebut meningkat 408,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara itu, keuntungan PT Pupuk Indonesia disebut naik 252,8 persen.

Sejumlah BUMN lainnya juga mencatat pertumbuhan laba bersih, yakni:

• PT Pertamina naik 86 persen.

• Pegadaian naik 84,4 persen.

• Pelindo naik 60,4 persen.

• PTPN naik 54,4 persen.

Menurut Prabowo, peningkatan tersebut menjadi bagian dari hasil pembenahan perusahaan-perusahaan BUMN yang dilakukan pemerintah.

Pemerintah sebelumnya juga menyampaikan bahwa BUMN harus dikelola secara produktif dan mampu menciptakan nilai tambah bagi negara. Perusahaan yang tidak produktif akan dilakukan penataan, sementara perusahaan yang mampu memberikan manfaat bagi perekonomian akan dipertahankan dan dikembangkan.

Garuda Indonesia Mulai Pulihkan Kinerja

Selain perusahaan tambang dan BUMN lainnya, Prabowo turut menyoroti kondisi PT Garuda Indonesia. Maskapai nasional tersebut sebelumnya menghadapi tekanan keuangan berat dan mengalami kerugian selama bertahun-tahun.

Menurut Prabowo, pemerintah kini berupaya memulihkan kinerja Garuda Indonesia, salah satunya melalui reaktivasi pesawat-pesawat yang sebelumnya tidak dapat beroperasi atau dalam kondisi grounded.

Prabowo mengatakan hingga Juni 2026, jumlah pesawat yang berhasil direaktivasi bertambah 20 unit sehingga total pesawat yang telah diaktifkan kembali mencapai 140 pesawat.

"Kini kita berhasil reaktivasi pesawat-pesawat yang grounded. Per bulan Juni 2026 total pesawat yang berhasil kita reaktivasi bertambah 20 pesawat, sehingga menjadi 140 pesawat," kata Prabowo.

Menurut dia, langkah tersebut mulai memberikan harapan terhadap pemulihan kinerja Garuda Indonesia. Presiden berharap maskapai nasional tersebut dapat kembali mencatatkan keuntungan pada 2027.

"Kalau kemarin tidak terjadi perang di Timur Tengah sesungguhnya bulan Juli ini, Indonesia sudah untung. Kita sekarang berharap di awal tahun 2027 mereka sudah mulai untung," ucapnya.

Pembenahan terhadap BUMN tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan produktivitas perusahaan milik negara. Pemerintah ingin perusahaan-perusahaan tersebut tidak hanya beroperasi, tetapi juga mampu menciptakan nilai tambah dan memberikan kontribusi bagi perekonomian Indonesia. (nsp)