Prabowo Pangkas BUMN Tak Produktif, Rp50 Triliun Hemat dan 750 Perusahaan Lagi Bakal Ditutup
- BUMN
Jakarta, tvOnenews.com – Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintah telah melakukan perampingan besar-besaran terhadap jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinilai tidak produktif.
Dari total 1.074 BUMN yang ada, sebanyak 290 perusahaan disebut telah ditutup sejak awal pemerintahan Prabowo hingga 14 Agustus 2026. Langkah tersebut disebut menghasilkan penghematan biaya operasional atau overhead hingga Rp50 triliun.
Prabowo menyampaikan hal tersebut dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD RI di Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
290 BUMN Ditutup, Biaya Rp50 Triliun Berhasil Dihemat
Prabowo mengatakan penutupan ratusan BUMN dilakukan karena terdapat banyak perusahaan yang dinilai tidak produktif dan terus mengalami kerugian.
"Saya dengan bangga, hari ini saya melaporkan kepada Majelis yang terhormat, hari ini kita telah menutup 290 BUMN," kata Prabowo.
Menurut dia, perampingan tersebut memberikan dampak terhadap pengeluaran perusahaan negara. Pemerintah mencatat penghematan biaya overhead sekitar Rp50 triliun.
Biaya yang dapat ditekan antara lain berkaitan dengan gaji direksi, perjalanan dinas, sewa gedung, hingga sewa kendaraan.
"Dengan perampingan jumlah BUMN, hari ini saja kita telah menghemat biaya overhead sekitar Rp50 triliun," tutur Prabowo.
Penghematan tersebut dinilai dapat dialihkan untuk kebutuhan lain yang memberikan manfaat lebih langsung bagi masyarakat.
Target Hanya 300 BUMN hingga Akhir 2026
Prabowo mengatakan restrukturisasi BUMN masih akan berlanjut. Pemerintah menargetkan jumlah perusahaan negara yang dipertahankan hingga akhir 2026 hanya paling banyak 300 BUMN.
Artinya, masih ada lebih dari 750 BUMN yang ditargetkan ditutup hingga 31 Desember 2026.
"Pada 31 Desember 2026, kita targetkan hanya akan memiliki paling banyak 300 BUMN. (Sebanyak) 750 BUMN lebih akan kita tutup. Hanya yang produktif, hanya yang menciptakan nilai tambah untuk rakyat akan kita pertahankan. Ini mungkin adalah restrukturisasi korporasi terbesar di dunia," ujar Prabowo.
Menurutnya, pemerintah tidak ingin mempertahankan perusahaan negara hanya karena statusnya sebagai BUMN. Perusahaan yang dipertahankan harus mampu bekerja secara produktif dan menciptakan nilai tambah bagi masyarakat.
Penghematan BUMN Bisa untuk Sekolah dan Puskesmas
Prabowo menilai penghematan biaya operasional BUMN dapat memberikan ruang fiskal dan manfaat yang lebih besar apabila dialihkan untuk kebutuhan masyarakat.
Presiden bahkan menargetkan penghematan tersebut dapat meningkat menjadi lebih dari Rp70 triliun.
"Target kita harus menghemat Rp70 triliun lebih. Kita bisa bayangkan dengan Rp50 triliun berapa puskesmas bisa kita perbaiki. Berapa sekolah bisa kita renovasi. Berapa rumah untuk rakyat kita bisa kita berikan," kata dia.
Dengan demikian, biaya yang sebelumnya digunakan untuk kebutuhan yang dinilai tidak produktif dapat diarahkan kepada berbagai program pembangunan yang lebih memberikan manfaat bagi masyarakat.
Prabowo menekankan bahwa BUMN merupakan milik seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, pengelolaannya harus diarahkan untuk menciptakan nilai tambah dan memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional.
Prabowo Singgung Pengurus BUMN 30 Tahun ke Belakang
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran Danantara yang terlibat dalam proses pembenahan perusahaan negara.
Presiden kemudian menyampaikan gagasan mengenai kemungkinan pembentukan badan atau pengadilan ad hoc khusus untuk mengusut pengurus direksi BUMN dalam 30 tahun terakhir.
Menurut Prabowo, langkah tersebut menjadi salah satu opsi untuk menelusuri persoalan yang terjadi dalam pengelolaan BUMN pada masa lalu.
"Mungkin harus kita bentuk suatu pengadilan ad hoc khusus, untuk kita usut pengurus-pengurus direksi 30 tahun ke belakang," ujar Prabowo.
Namun, Prabowo mengatakan gagasan tersebut tetap harus dibahas bersama lembaga legislatif. Ia juga membuka kemungkinan adanya mekanisme khusus bagi pihak-pihak yang mengakui kesalahan dan menunjukkan penyesalan.
"Mungkin. Tapi saya juga akan menghadapi Majelis, saya akan menghadapi DPR. Saya akan minta kalau perlu kita memberi juga peluang, semacam amnesti khusus untuk mereka yang tobat, mereka yang sadar, mereka yang mengakui. Nah, ini saya serahkan kepada wakil-wakil rakyat untuk memutuskan," ucapnya.
BUMN Dituntut Produktif dan Beri Nilai Tambah
Penataan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah melakukan restrukturisasi perusahaan negara. Dari jumlah awal 1.074 BUMN beserta struktur perusahaan yang ada, pemerintah ingin menyisakan perusahaan yang dinilai produktif dan mampu memberikan nilai tambah.
Prabowo menegaskan hanya perusahaan yang produktif dan menciptakan manfaat bagi rakyat yang akan dipertahankan. Sementara perusahaan yang dinilai tidak produktif menjadi bagian dari proses perampingan yang tengah dilakukan pemerintah.
Load more