Kabar Baik untuk UMKM! MDR QRIS 0 Persen Berlaku Mulai Oktober 2026, Transaksi akan Bebas Biaya

Jakarta, tvOnenews.com - Bank Indonesia (BI) akan memperluas penerapan Merchant Discount Rate (MDR) QRIS sebesar 0 persen untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Kebijakan itu bakal mulai berlaku per 1 Oktober 2026 dan diharapkan dapat menekan biaya transaksi merchant sekaligus memperluas manfaat digitalisasi ekonomi.

Pjs Gubernur BI Destry Damayanti mengutarakan kebijakan itu akan memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan efisiensi biaya transaksi.

Langkah ini juga diarahkan supaya manfaat ekonomi digital bisa dirasakan secara lebih luas dan inklusif serta turut menopang daya beli masyarakat.

Destry menilai sistem pembayaran memiliki peran penting dalam menopang aktivitas ekonomi. Tidak hanya sebagai alat transaksi, tetapi juga menjadi penghubung antara masyarakat dan pelaku usaha, inovasi dan produktivitas, serta kepercayaan dan pertumbuhan ekonomi.

“Oleh karena itu, setiap kemajuan sistem pembayaran harus bermuara pada satu tujuan, yaitu kebijakan pro-growth yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus memperkuat pertahanan dan daya saing perekonomian nasional,” kata Destry dikutip dari Antara, Senin (17/8/2026).

Baca Juga

KPK Diingatkan Soal Perkembangan Kasus CSR BI-OJK, Dua Tersangka Belum Ditahan

Sementara itu, Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Ryan Rizaldy menyebut perluasan MDR QRIS 0 persen ditujukan untuk mengurangi beban biaya yang harus ditanggung merchant.

Peningkatan penggunaan QRIS diharapkan dapat memperkuat inklusi ekonomi digital. Dengan begitu, manfaat digitalisasi pembayaran dapat menjangkau lebih banyak pelaku usaha dan masyarakat.

Kebijakan tersebut juga menjadi bagian dari strategi BI untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional. Fokusnya mencakup peningkatan efisiensi transaksi, penguatan daya saing pelaku usaha, serta percepatan digitalisasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

“Sesuai Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030, Bank Indonesia terus mengoptimalkan bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi,” kata Rizaldy.

Sebagai informasi, MDR QRIS merupakan biaya jasa yang dikenakan penyedia jasa pembayaran (PJP) kepada merchant atas transaksi melalui QRIS. Biaya tersebut menjadi tanggungan merchant dan tidak diperbolehkan dibebankan kepada konsumen.

Dalam aturan terbaru, MDR 0 persen tetap berlaku bagi merchant usaha mikro (UMI) untuk transaksi dengan nilai maksimal Rp500.000.

Selain itu, tarif MDR 0 persen diperluas kepada merchant kategori usaha kecil, menengah, dan besar untuk transaksi hingga Rp100.000. Sebelumnya, transaksi pada kelompok tersebut dikenakan MDR sebesar 0,7 persen.

Untuk merchant reguler kategori usaha mikro (UMI), transaksi hingga Rp500.000 dikenakan MDR 0 persen. Sementara transaksi di atas Rp500.000 dikenakan MDR sebesar 0,3 persen.

Untuk usaha kecil (UKE), usaha menengah (UME), dan usaha besar (UBE), transaksi hingga Rp100.000 dikenakan MDR 0 persen. Adapun transaksi di atas Rp100.000 dikenakan MDR sebesar 0,7 persen.

Pada merchant khusus pendidikan, transaksi hingga Rp100.000 dikenakan MDR 0 persen. Untuk transaksi di atas Rp100.000, tarif MDR yang berlaku sebesar 0,6 persen.

Sementara itu, transaksi QRIS di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) hingga Rp100.000 dikenakan MDR 0 persen. Transaksi dengan nilai lebih dari Rp100.000 dikenakan tarif MDR sebesar 0,4 persen.

Adapun transaksi yang dilakukan melalui Badan Layanan Umum (BLU), Public Service Obligation (PSO), Government to People (G2P), termasuk bantuan sosial (bansos), People to Government (P2G) seperti pembayaran pajak dan paspor, serta donasi sosial untuk kegiatan nirlaba tetap dikenakan MDR 0 persen. (ant/rpi)