Menyusul Ricuh Pembelian Bijih Timah Rakyat, Yusril Janjikan Pemerintah Percepat Penyusunan Perpres Pertimahan

Jakarta, tvOnenews.com- Pemerintah melalui Direktorat Peraturan Perundang-Undangan tengah mempercepat penyusunan peraturan presiden (perpres) terkait pertimahan. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan Perpres ini menjadi dasar hukum dalam pengelolaan tambang timah di Provinsi Bangka Belitunh, khususnya Belitung Timur yang sempat terjadi ricuh usai masyarakat berdemo di Kantor Timah, karena pembelian bijih timah dari masyarakat sempat tersendat.

"Pemerintah sedang mempersiapkan rancangan peraturan presiden berkaitan pertimahan. Proses penyusunannya itu sudah dimulai dan sudah disampaikan kepada Pak Presiden dan Sekretaris Negara," kata Yusril di Jakarta, Selasa.

Yusril menyebut telah memerintahkan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum untuk mempercepat proses penyusunan perpres pertimahan tersebut.

Sementara Perpres disusun, kata Yusril, pihaknya juga membentuk tim kecil yang dipimpin Wakil Menteri Otto Hasibuan untuk merumuskan langkah kebijakan dan legalitas bagi PT Timah untuk membeli bijih timah dari pertambangan masyarakat.

Yusril berharap dengan langkah-langkah yang disiapkan ini dapat diterima oleh masyarakat Belitung, sehingga tetap bisa menjaga kondusifitas di wilayah tersebut.

"Saya kira itu inti masalahnya, dengan harapan mudah-mudahan masyarakat di Bangka Belitung itu mengetahui perkembangan ini dan tenang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat," ujarnya.

Baca Juga

Polisi Temukan 1,6 Ton Pasir Timah Ilegal di Belitung yang Disamarkan dalam Karung Beras

Yusri menyampaikan, bahwa pemerintah memahami kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat. Oleh karena itu, pihaknya melakukan rapat koordinasi lintas sektor untuk membahas persoalan timah di Bangka Belitung.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri Wakil Jaksa Agung, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Dirjen Peraturan Perundang-Undangan, Pemda Provinsi Bangka Belitung, Pemda Kabupaten Belitung Timur dan PT Timah.

Yusril menekankan persoalan timah di Bangka Belitung menjadi perhatian serius pemerintah untuk diselesaikan bersama-sana.

Dia mengatakan bahwa Indonesia satu-satunya negara yang masih memproduksi timah. Sejumlah negara sudah berhenti memproduksi, seperti Bolivia, Malaysia dan Thailand.

"Dan di Indonesia yang sebegini luasnya hanya ada satu provinsi yang menghasilkan timah Provinsi Bangka Belitung," ujarnya.

Yusril mengakui kekayaan mineral dan timah yang ada di Belitung belum dapat dikelola dengan baik sehingga tidak dapat menentukan harga timah dunia.