Wamenkeu Ungkap Strategi Prabowo Bidik Ekonomi 6 Persen di RAPBN 2027: Target Tak Boleh Rendah
- Abdul Gani Siregar-tvOne
Jakarta, tvOnenews.com – Pemerintah memasang target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 6 persen pada 2027 melalui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.
Target agresif tersebut dibarengi dengan rencana menekan defisit anggaran menjadi sekitar 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan target tersebut bukan sekadar angka optimistis. Pemerintah menilai fondasi pemulihan ekonomi nasional semakin solid setelah pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,45 persen pada semester I 2026.
Menurut Suahasil, pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada kuartal III dan IV 2026 dapat berada di atas 5,5 persen. Optimisme itu ditopang oleh aktivitas manufaktur yang tetap berada di zona ekspansif, ketahanan ekspor, serta belanja negara yang terus dijaga.
“Bapak Presiden memberikan target dan kalau memberikan target itu memang tidak boleh rendah. Seperti bahasa Bapak Presiden (Prabowo Subianto), gantungkanlah cita-citamu setinggi bintang-bintang, kalaupun tidak tercapai kau jatuh di atas awan,” ujar Suahasil dalam keterangan tertulisnya, Rabu (19/8/2026).
Untuk mengejar pertumbuhan 6 persen, pemerintah menyiapkan strategi dengan mengorkestrasi berbagai komponen Produk Domestik Bruto (PDB).
Salah satu fokus utamanya adalah menjaga konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi mesin terbesar perekonomian dengan kontribusi sekitar 53-54 persen terhadap PDB.
“APBN adalah salah satu instrumen utama menjaga konsumsi ini. Karena APBN itu memberikan perlindungan sosial, memberikan bantuan sosial, memberikan pengurangan terhadap beban rumah tangga,” jelasnya.
Pemerintah juga mengincar investasi sebagai sumber pertumbuhan berikutnya. Peran Danantara akan dioptimalkan untuk mengonsolidasikan aset BUMN sekaligus menjadi katalisator agar investasi swasta, baik nasional maupun asing, ikut masuk dan memperbesar kapasitas ekonomi.
Di sisi lain, pemerintah berupaya memastikan setiap rupiah belanja negara memberikan dampak ekonomi yang lebih besar. Belanja APBN akan diarahkan pada sektor-sektor dengan efek pengganda tinggi terhadap PDB, sementara peluang ekspor akan terus dimanfaatkan untuk memperkuat pertumbuhan.
Pengawasan terhadap Devisa Hasil Ekspor juga menjadi bagian dari strategi tersebut. Pemerintah melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) akan memperkuat pengawasan untuk mencegah praktik under-invoicing dan transfer pricing yang berpotensi mengurangi penerimaan dan manfaat ekonomi bagi Indonesia.
Load more