Defisit RAPBN 2027 Dipangkas, Utang Baru Justru Tembus Rp876 Triliun

Jakarta, tvOnenews.com – Pemerintah memasang target defisit anggaran yang lebih rendah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Defisit ditetapkan sebesar Rp671,2 triliun atau 2,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), turun jauh dari outlook APBN 2026 sebesar Rp734,3 triliun atau 2,85 persen PDB.

Di tengah target defisit yang diperketat tersebut, pemerintah justru berencana menarik utang baru hingga Rp876,3 triliun pada 2027. Nilai ini lebih tinggi dibandingkan outlook penarikan utang 2026 sebesar Rp868,1 triliun dan menjadi salah satu level tertinggi dalam beberapa tahun terakhir.

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kementerian Keuangan Ferry Ardiyanto mengatakan, penetapan defisit 2,40 persen mencerminkan komitmen pemerintah menjaga kesehatan dan keberlanjutan pengelolaan keuangan negara.

Menurut Ferry, tantangan pemerintah bukan hanya memastikan kebutuhan pembiayaan terpenuhi, tetapi juga menjaga agar biaya dan risiko utang tetap terkendali.

“Kami dari Kementerian Keuangan ini dalam rangka mencari pembiayaan strateginya adalah yang aman, murah, dan terukur,” kata Ferry dalam agenda konferensi pers bersama Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah RI di Jakarta Pusat, Rabu (19/8/2026).

Dengan kebutuhan pembiayaan yang tetap besar, Kementerian Keuangan menyiapkan strategi pengelolaan utang agar tambahan utang tidak berubah menjadi beban fiskal yang semakin berat. Salah satu langkah utama adalah memprioritaskan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar domestik.

Baca Juga

Bakom Sebut Prinsip Utama Parlinsos Digital adalah Pastikan Warga yang Penuhi Syarat Terima Haknya

Penerbitan SBN dalam denominasi rupiah dinilai dapat membantu pemerintah mengurangi paparan terhadap risiko eksternal, termasuk gejolak nilai tukar dan perubahan kondisi pasar keuangan global.

Selain memperbesar porsi pembiayaan domestik, pemerintah juga akan menjalankan strategi active debt management. Kebijakan tersebut mencakup liability management untuk mengelola struktur utang sekaligus menekan biaya bunga yang harus dibayar negara.

“Yang kedua, tadi disampaikan juga di presentasi, menjalankan active debt management seperti liability management untuk menekan biaya bunga,” sambung Ferry.

Strategi tersebut akan digunakan untuk mengatur waktu dan struktur penerbitan utang secara lebih terukur. Pemerintah berharap kebutuhan pembiayaan tetap terpenuhi tanpa menciptakan lonjakan biaya bunga yang pada akhirnya menekan ruang fiskal APBN.