Rupiah Ditutup Menguat Rp17.748, Tapi Kuota BBM Subsidi Dipangkas 58,5 Persen

Jakarta, tvOnenews.com — Nilai tukar rupiah menguat tajam pada perdagangan Kamis (20/8/2026), tetapi penguatan mata uang rupiah dibayangi tantangan dari rencana pemerintah memangkas kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi secara signifikan pada 2027.

Pengamat Mata Uang dan Komoditas Ibrahim Assuaibi mengatakan, rupiah pada perdagangan sore ini ditutup menguat 92 poin ke level Rp17.748 per dolar AS. Sebelumnya, rupiah sempat menguat 95 poin, dari posisi penutupan perdagangan sebelumnya di level Rp17.840.

“Pada perdagangan sore ini, mata uang rupiah ditutup menguat 92 poin sebelumnya sempat menguat 95 poin di level Rp17.748 dari penutupan sebelumnya di level Rp17.840,” kata Ibrahim saat dihubungi tvOnenews.com, Kamis (20/8/2026).

Untuk perdagangan Jumat (21/8/2026), Ibrahim memperkirakan pergerakan rupiah masih fluktuatif. Namun, mata uang Garuda diproyeksikan tetap mampu ditutup menguat dalam rentang Rp17.700-Rp17.750 per dolar AS.

“Sedangkan untuk perdagangan besok, mata uang rupiah fluktuatif namun ditutup menguat direntang Rp17.700-Rp17.750,” ujarnya.

Menurut Ibrahim, salah satu sentimen positif yang direspons pasar adalah rencana pemerintah melakukan pengendalian subsidi BBM melalui pemangkasan kuota secara signifikan pada 2027.

Baca Juga

Mengenal Frans Kaisiepo, Pahlawan Nasional Asal Papua di Pecahan Rp10 Ribu yang Dihina oleh Netizen Malaysia

“Pasar merespon positif terhadap pemerintah yang berencana memangkas kuota BBM bersubsidi secara signifikan pada 2027,” kata Ibrahim.

Rencana tersebut diperkirakan menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengendalikan belanja subsidi. Namun, di sisi lain, kebijakan tersebut berpotensi memberikan tekanan langsung kepada masyarakat, terutama pengguna BBM bersubsidi jenis Pertalite.

“Pengurangan subsidi BBM tersebut merupakan bagian dari langkah pemerintah untuk melakukan pengendalian subsidi. Langkah tersebut menjadi salah satu dasar pemerintah dalam menentukan penurunan subsidi BBM tertentu pada 2027,” jelasnya.

Pemangkasan kuota hingga 58,5 persen menjadi perhatian karena dapat memperketat akses masyarakat terhadap BBM subsidi. Kondisi tersebut berpotensi mendorong sebagian pengguna untuk beralih ke BBM nonsubsidi yang memiliki harga lebih tinggi.

“Dengan pemangkasan kuota hingga 58,5 persen, masyarakat yang selama ini mengandalkan BBM bersubsidi berpotensi menghadapi pengetatan akses terhadap BBM subsidi,” ujar Ibrahim.

Tekanan tersebut semakin relevan karena pemerintah menggunakan asumsi harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price (ICP) sebesar US$75 per barel dalam penyusunan kebijakan 2027. Angka tersebut berada di bawah harga minyak saat ini yang disebut Ibrahim berada di kisaran US$83 per barel.

“Di sisi lain, pemerintah menggunakan asumsi harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price (ICP) sebesar US$75 per barel pada 2027. Angka tersebut masih berada di bawah harga minyak saat ini yang berada di kisaran US$83 per barel, Rupiah di angka Rp17.500,” katanya.

Menurut Ibrahim, selisih asumsi harga minyak dengan kondisi pasar perlu menjadi perhatian pemerintah. Sebab, perubahan harga minyak dunia dapat berpengaruh terhadap tekanan subsidi sekaligus biaya energi di dalam negeri.

“Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah, mengingat BBM bersubsidi berkaitan langsung dengan biaya transportasi dan mobilitas masyarakat,” tegasnya.

Pengguna Pertalite yang banyak mengandalkan kendaraan untuk aktivitas sehari-hari menjadi kelompok yang paling berpotensi merasakan dampak kebijakan tersebut. Pembatasan kuota yang besar dapat meningkatkan pengeluaran rumah tangga apabila masyarakat harus membeli BBM nonsubsidi.

“Terlebih, pengguna Pertalite didominasi masyarakat yang menggunakan kendaraan untuk aktivitas sehari-hari. Pembatasan kuota yang cukup besar berpotensi meningkatkan beban pengeluaran apabila masyarakat harus beralih ke BBM nonsubsidi,” ujarnya.

Karena itu, Ibrahim menilai pemerintah perlu menghitung secara cermat dampak pengendalian subsidi terhadap daya beli. Kebijakan efisiensi anggaran jangan sampai justru menimbulkan tekanan baru terhadap konsumsi masyarakat, khususnya kelompok menengah bawah.

“Karena itu, kebijakan pengendalian subsidi BBM perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap daya beli masyarakat, khususnya kelompok menengah bawah yang paling sensitif terhadap kenaikan biaya transportasi,” kata Ibrahim.

Di tengah sentimen domestik tersebut, pelaku pasar juga masih bersikap hati-hati menjelang rilis data transaksi berjalan kuartal II 2026. Data tersebut dinilai penting untuk melihat seberapa kuat fundamental eksternal Indonesia setelah defisit transaksi berjalan pada kuartal sebelumnya melebar.

“Selain itu, sikap hati-hati masih para investor terus membayangi pasar menjelang rilis data transaksi berjalan kuartal kedua yang dijadwalkan pekan ini, mengingat defisit pada kuartal pertama sempat melebar ke tingkat terbesar sejak 2019 akibat kinerja perdagangan yang melemah akibat gejolak geopolitik di timur tengah yang menyebabkan harga Minyak mentah dunia terus menguat,” pungkasnya. (agr/nba)