OJK Klaim Pembukaan Rekening Massal Strategis untuk Perkuat Literasi Keuangan, Tapi Bank Tetap Wajib Hati-hati

Jakarta, tvOnenews.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengklaim program pembukaan rekening massal bagi masyarakat akan berperan strategis dalam menjaga keberlanjutan literasi keuangan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, kepemilikan rekening formal sejak usia 17 tahun dapat menjadi langkah awal untuk membentuk kebiasaan menabung dan bertransaksi secara aman.

“OJK menyambut baik dan mendukung prinsip dasar dari program pemerintah terkait pembukaan rekening massal bagi masyarakat, khususnya generasi muda yang baru menginjak usia 17 tahun maupun penerima manfaat bansos,” kata Dian dikutip dari Antara di Jakarta, Sabtu (12/9/2026)

Menurut Dian, program tersebut juga mendukung agenda nasional dalam memperluas inklusi keuangan. Selain itu, rekening formal dapat membantu penyaluran bantuan sosial agar lebih efektif, efisien, transparan, dan tepat sasaran melalui mekanisme direct-to-account.

Meski demikian, Dian menekankan bahwa pembukaan rekening massal tetap harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam perbankan.

Bank juga tetap diwajibkan menjalankan proses know your customer (KYC) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Baca Juga

Transparansi dalam Penegakan Hukum Pasar Modal: Data Sanksi Kasus Una Via hingga 31 Oktober 2026

Proses pembukaan rekening, lanjut dia, dapat diperkuat melalui pemanfaatan data kependudukan secara digital.

Integrasi data Dukcapil dan e-KTP dinilai dapat membantu proses tersebut selama dilakukan secara aman dan tervalidasi.

Dian mengatakan koordinasi antara Pemerintah, Bank Indonesia (BI), OJK, dan industri perbankan menjadi faktor penting dalam menyiapkan petunjuk teknis serta kerangka regulasi program tersebut.

Koordinasi diperlukan agar implementasi pembukaan rekening massal dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan kendala operasional bagi industri perbankan.

Berdasarkan data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), jumlah rekening simpanan di Indonesia mencapai 701,48 juta akun hingga Juli 2026. Angka tersebut tumbuh 8,9 persen secara year to date (ytd).

Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, jumlah rekening simpanan juga meningkat sekitar 10,10 persen. Pada Juli 2025, jumlah rekening tercatat sebanyak 637,15 juta akun.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah sedang menyiapkan mekanisme pembukaan atau penyediaan rekening secara massal bagi masyarakat.

Rencana tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo Subianto agar setiap warga negara Indonesia memiliki rekening bank.

Kebijakan itu ditujukan untuk memperkuat inklusi sekaligus meningkatkan literasi keuangan masyarakat.

Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan anggaran untuk program pembukaan rekening massal tersebut masih dalam tahap penghitungan dan belum ditetapkan.

“Belum (ditetapkan) sebesar Rp11 triliun. Ini anggarannya masih belum dihitung,” kata Purbaya menjelaskan kepada wartawan di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (10/9).

Di sisi lain, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan pada Jumat (11/9) menyebut pemerintah akan mulai membuka rekening baru bagi masyarakat Indonesia berusia 17 tahun ke atas pada Oktober 2026.

Rekening tersebut nantinya disiapkan sebagai salah satu sarana penyaluran berbagai program bantuan pemerintah.

“Mulai Oktober seluruh rakyat Indonesia usia 17 tahun ke atas akan dibukakan rekening baru di BRI. Dimodali Rp50 ribu. Semua bantuan nanti ke situ, beasiswa, bantuan pangan, bantuan tunai, PKH, segala macam,” kata Zulkifli. (ant/rpi)