Ojol Pekerja atau Mitra? Pemerintah Dihadapkan pada Status Baru di Era Ekonomi Platform

Jakarta, tvOnenews.com - Status pengemudi ojek online (ojol) kembali menjadi perhatian seiring berkembangnya ekonomi berbasis platform. Pemerintah dihadapkan pada persoalan untuk menentukan posisi pengemudi ojol dalam sistem kerja yang memiliki karakter berbeda dengan hubungan kerja konvensional.

Di satu sisi, terdapat pengemudi yang mendorong agar ojol mendapatkan status sebagai pekerja atau buruh. Namun di sisi lain, ada pula kelompok yang menilai model kemitraan tetap perlu dipertahankan karena memberikan keleluasaan kepada pengemudi dalam menentukan pola kerjanya.

Perbedaan pandangan tersebut salah satunya disampaikan Konfederasi Serikat Ojol Sulawesi Selatan (KSOS). Organisasi tersebut menegaskan pengemudi ojol sebagai pekerja mandiri.

Sikap KSOS dinilai menjadi salah satu aspirasi yang perlu diperhatikan pemerintah dalam menyusun kebijakan transportasi berbasis platform. Sebab, pengemudi ojol tidak seluruhnya memiliki kebutuhan dan pola kerja yang sama.

Akademisi Universitas Hasanuddin, Rizal Pauzi, mengatakan pandangan KSOS menunjukkan bahwa aspirasi pengemudi ojol tidak seragam.

"Pendapat KSOS penting diperhatikan karena menunjukkan bahwa pengemudi ojol bukan kelompok yang memiliki satu pandangan yang seragam mengenai status mereka. Pemerintah tidak boleh menganggap satu aspirasi otomatis mewakili seluruh pengemudi," kata Rizal, Selasa, 15 September 2026.

Baca Juga

Viral Pemotor Hajar Pria Berjaket Ojol hingga Terkapar di Kelapa Gading, Polisi Ungkap Kronologi Sebenarnya

Ojol Tak Bisa Hanya Dilihat dari Istilah Kemitraan

Menurut Rizal, persoalan status ojol tidak dapat diselesaikan hanya dengan melihat istilah yang digunakan dalam hubungan antara pengemudi dan perusahaan platform.

Ada sejumlah aspek yang perlu diperhatikan pemerintah, mulai dari tingkat kontrol platform terhadap pengemudi, kebebasan menentukan waktu kerja, hingga pola pemberian imbalan.

Karakter pengemudi ojol juga beragam. Sebagian pengemudi dapat bergantung pada satu aplikasi sebagai sumber penghasilan, sedangkan pengemudi lainnya menggunakan beberapa platform sekaligus.

Tidak sedikit pula pengemudi yang menjalankan aktivitas ekonomi lain di luar pekerjaan sebagai ojol. Kondisi tersebut membuat status pekerja ojol menjadi persoalan yang tidak sederhana.

"Ada pengemudi yang ingin tetap memiliki kebebasan menentukan kapan bekerja, menggunakan platform mana, bahkan menjalankan aktivitas ekonomi lainnya. Karakter seperti ini perlu diperhitungkan ketika pemerintah menentukan status hukum pengemudi," ujar Rizal.