Wacana Merger Elnusa dan PDSI, Serikat Pekerja Pertamina Ingatkan Potensi 'Privatisasi Terselubung'

tvOnenews.com – Seiring dengan agenda business streamlining atau perampingan BUMN oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), muncul wacana penggabungan PT Pertamina Drilling Services Indonesia (PDSI) dan PT Elnusa Tbk (ELSA) di sektor energi nasional.

Isu penataan korporasi ini direspons oleh Manajemen PT Elnusa Tbk seusai agenda Public Expose Live 2026 pada Senin (7/9/2026).

Direktur Operasi Elnusa Andri Haribowo menyatakan bahwa perseroan memahami adanya berbagai opsi untuk optimalisasi struktur BUMN, namun proses penggabungan tersebut saat ini masih dalam tahap pembahasan internal.

Sumber :

• Tangkapan layar

"Saat ini proses tersebut masih dalam pembahasan perseroan. Nantinya Elnusa akan mematuhi serta menghormati proses yang sedang berlangsung, mengikuti aturan pasar modal yang berlaku, dan tentu saja tetap melindungi hak-hak dari pemegang saham independen," ujar Andri.

Hingga saat ini, belum ada keputusan final terkait skema maupun timeline merger antara dua entitas anak usaha Pertamina tersebut.

Baca Juga

Hari Tani Nasional, Dari Energi Terbarukan, Tumbuh Pangan dan Kemandirian Petani

Serikat Pekerja Ingatkan Potensi 'Privatisasi Terselubung'

Di sisi lain, reaksi keras muncul dari Serikat Pekerja Pertamina Unit Pemasaran III (SPP UPms III). Pihaknya secara tegas memberikan peringatan bahaya terkait potensi privatisasi terselubung jika PDSI digabungkan ke dalam Elnusa.

SPP UPms III menyoroti perbedaan mendasar status kepemilikan saham kedua perusahaan:

- PDSI: 100 persen sahamnya dikuasai oleh negara melalui Pertamina.

- Elnusa: Hanya 51,10 persen saham yang dimiliki negara/Pertamina, sedangkan 48,90 persen sisanya dikuasai publik (investor swasta domestik maupun asing).

"Dari kondisi tersebut jelas terlihat jika PDSI dikelola oleh Elnusa, maka penguasaan aset strategis pengeboran milik negara akan berkurang. Pihak swasta atau asing yang memiliki saham Elnusa jelas akan diuntungkan. Perjuangan murni kami adalah mencegah privatisasi terselubung yang merugikan negara," tegas SPP UPms III dalam keterangan pers yang diterima tvOnenews.com, Kamis (24/9/2026).

Serikat pekerja menegaskan bahwa rekam jejak puluhan tahun, teknologi, standar keselamatan, hingga kapabilitas engineering pengeboran milik PDSI merupakan aset vital kedaulatan energi nasional yang tidak boleh hanya dinilai sebagai komoditas komersial jangka pendek.

Sumber :

• Istimewa

Guna menjaga ketahanan energi nasional sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945, SPP UPms III menyampaikan 7 pesan kepada Direksi Pertamina, BPI Danantara, dan Pemerintah:

1. Buka Kajian Transparan: Memastikan setiap rencana streamlining PDSI–Elnusa dibuka secara transparan, terukur, dan komprehensif.

2. Kendalikan Penuh PDSI: Menjamin PDSI tetap berada dalam kendali 100 persen Pertamina sesuai Pasal 33 UUD 1945.

3. Utamakan Kedaulatan Energi: Menjadikan penguatan kapabilitas pengeboran dan ketahanan energi nasional sebagai parameter utama.

4. Cegah Kerugian Negara: Memastikan tidak ada pengalihan aset, bisnis, maupun nilai ekonomi strategis yang merugikan Pertamina dan negara.

5. Libatkan Perwakilan Pekerja: Mengikutsertakan Serikat Pekerja dalam pembahasan yang berdampak pada struktur organisasi dan hubungan industrial.

6. Keterbukaan Informasi: Menyampaikan alasan pemilihan opsi korporasi secara proporsional kepada seluruh pemangku kepentingan.

7. Opsi Nilai Tambah Nyata: Mengutamakan opsi yang membuat Pertamina lebih kuat dan efisien tanpa mengorbankan kendali strategis negara.

Serikat Pekerja Pertamina mengingatkan agar agenda penyederhanaan struktur BUMN tidak menjadi pintu masuk bagi pelemahan kendali negara atas sumber daya energi nasional.