UMKM Juga Punya Peluang Pasok Kebutuhan Pemerintah, LKPP Perkenalkan Peluangnya

LKPP menargetkan Business Matching 2026 menghasilkan pemetaan kebutuhan pengadaan kementerian/lembaga sekaligus identifikasi kapasitas pelaku usaha. Hasil kegiatan akan menjadi bahan koordinasi lebih lanjut dengan instansi terkait.

"Hasil kegiatan ini selanjutnya akan didokumentasikan dan ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait sehingga dapat menjadi masukan bagi peningkatan kesiapan pengadaan perluasan akses pasar pelaku usaha serta penguatan penggunaan produk dalam negeri," ujarnya.

Dengan demikian, manfaat forum ini diharapkan tidak berhenti ketika kegiatan berakhir. Pemetaan kebutuhan dan kapasitas penyedia diharapkan membantu kementerian/lembaga mempersiapkan pengadaan, sekaligus memberi pelaku usaha gambaran lebih jelas mengenai peluang pasar yang dapat dijajaki.

Di sisi lain, pengadaan pemerintah juga berkaitan dengan tata kelola. Dalam kegiatan tersebut, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menekankan pentingnya integritas, transparansi, dan akuntabilitas untuk mencegah praktik koruptif.

“Dengan transparansi, akuntabel, dan integritas, maka perbuatan-perbuatan yang bersifat koruptif ini bisa dihindari,” ujar Edward.

Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah akan mempercepat penyusunan Rancangan Undang-Undang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan rencana pembentukan lembaga pengadaan.

Sementara itu, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq menyoroti peran pengadaan dalam mendukung swasembada pangan. Ia menyebut swasembada beras dan jagung telah tercapai, sedangkan gula dan susu masih bergantung pada impor.

“Tidak ada niat baik yang boleh dilakukan dengan sembrono, dengan persepsi sendiri. Kita memiliki tata kelola yang sangat jelas,” tegas Hanif.

Pesan tersebut memperlihatkan bahwa peluang usaha melalui pengadaan pemerintah harus berjalan seiring dengan tata kelola yang jelas dan pelaksanaan yang terukur. Bagi UMKM, langkah berikutnya bukan sekadar mengikuti forum, melainkan memastikan produk, kapasitas, administrasi, dan harga mampu menjawab kebutuhan instansi.

Dengan potensi belanja pengadaan mencapai Rp929,4 triliun, pasar pemerintah menawarkan ruang yang patut dipelajari pelaku usaha. Namun, manfaat ekonominya akan bergantung pada seberapa baik kebutuhan dipetakan, penyedia dipersiapkan, dan proses pengadaan dijalankan secara transparan serta akuntabel. (udn)