Indonesia Dorong Peningkatan Aksesibilitas dan Keterjangkauan Instrumen Keuangan Berkelanjutan

Bali – Pertemuan Sustainable Finance Working Group ketiga (3rd SFWG) di bawah Kepresidenan G20 Indonesia melalui kolaborasi Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia berhasil diselenggarakan di Bali pada 14-15 Juni 2022.

Pertemuan SFWG ketiga ini dipimpin oleh co-chairs SFWG yakni Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok dan dimoderatori oleh United Nations Development Programme (UNDP) selaku Sekretariat SFWG.

Sebelum Pertemuan inti SFWG digelar, Presidensi G20 Indonesia menyelenggarakan Forum on International Policy Levers for Sustainable Investment. Hasil rangkaian Forum dan pertemuan SFWG ketiga tersebut akan menjadi masukan bagi Pertemuan ketiga Deputi Keuangan dan Bank Sentral dan Pertemuan ketiga Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20, yang akan dilaksanakan di Bali bulan depan.

Sebagai kelanjutan dari seri pertemuan SFWG sebelumnya, dalam pertemuan ini para anggota bertemu kembali untuk membahas secara intensif perkembangan terkini dan studi kasus, di antaranya; 

(i) diskusi paralel tentang model dukungan kebijakan pembiayaan dan investasi untuk mendukung transisi; 
(ii) mendorong komitmen lembaga keuangan dengan mengembangkan kerangka kerja yang mendukung transisi keuangan dan meningkatkan kredibilitas komitmen lembaga keuangan. Pengembangan kerangka transisi dimaksudkan untuk membantu memungkinkan pasar keuangan mendukung proses transisi ekonomi global berkelanjutan; 
(iii) perluasan instrumen keuangan berkelanjutan, dengan fokus pada peningkatan aksesibilitas dan keterjangkauan biaya. Dalam hal ini termasuk meningkatkan potensi akses pasar global ke dalam sektor keuangan berkelanjutan, pemetaan berbagai potensi resiko, serta mendorong peran lembaga keuangan multilateral (MDBs) dalam penyediaan fasilitas pembiayaan, dan meningkatkan peran sektor perbankan domestik dalam menciptakan pasar keuangan berkelanjutan nasional; 
(iv) memantau perkembangan terkini Peta Jalan Keuangan Berkelanjutan G20.

Pertemuan tersebut dibuka secara resmi oleh Anita Iskandar, Direktur Kerja Sama Internasional Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai-Kementerian Keuangan, mewakili Presidensi G20 Indonesia. 

Baca Juga

Bali Siap Amankan Nyepi yang Bertepatan dengan Malam Takbiran, Kapolda dan Gubernur Bali Imbau Jaga Toleransi Beragama 

"Kehadiran kita semua di sini hari ini menegaskan komitmen G20 untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan iklim, termasuk mendorong transisi menuju ekonomi rendah karbon yang tertib, adil, dan terjangkau," ujar Anita saat pembukaan.

"Untuk mendorong dan mendukung mekanisme transisi hijau, Presidensi Indonesia telah memprioritaskan mekanisme transisi energi menuju energi yang lebih bersih dan terjangkau. Termasuk pembahasan kebijakan yang intensif dalam meningkatkan aksesibilitas dan keterjangkauan dalam penyusunan kebijakan Mekanisme Transisi Energi/Energy Transition Mechanism (ETM).

Dalam mendorong peningkatan aksesibilitas dan keterjangkauan instrumen keuangan berkelanjutan, para anggota menyoroti pentingnya peningkatan penggunaan teknologi digital untuk mengurangi beban biaya operasional dalam praktik keuangan berkelanjutan, khususnya bagi sektor Usaha Kecil Menengah (UKM), serta mendorong pemerintah untuk membantu perusahaan dalam mengadaptasi Sustainable Supply Chain Finance (SSCF). 

Selain itu, banyak anggota juga menyoroti pentingnya meningkatkan dukungan dan peran untuk UKM, serta mendorong peran Lembaga Keuangan Multilateral/Multilateral Development Banks (MDBs) dan Organisasi Internasional (OI) dalam memberikan dukungan pembiayaan dan asistensi bagi pengembangan kapasitas kelompok negara berkembang. 

Sementara itu, peningkatan aksesibilitas juga dapat dilakukan dengan menggunakan dukungan sistem perbankan yang melibatkan peran bank-bank lokal-nasional sebagai mitra dalam implementasi blended finance.

Dalam Forum Policy Levers, para anggota mendiskusikan dan menyoroti berbagai alternatif instrumen dan pendekatan yang saat ini tersedia dalam rangka mencapai proses transisi yang teratur, adil, dan terjangkau. Dalam diskusi ini juga dicapai kesepakatan bahwa “tidak ada satu pendekatan mutlak yang akan cocok diterapkan untuk semua anggota”. 

Para anggota juga mendukung pengembangan kerangka keuangan transisi yang fleksibel dan dinamis, tetapi juga praktis, kredibel, dan disusun berbasis pada ilmu pengetahuan.

Presidensi G20 Indonesia berkomitmen untuk mendorong tindakan kolektif, dan mengembangkan model praktik untuk memberikan hasil nyata dalam mencapai Agenda 2030 untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Perjanjian Paris. (rul/act)