Potensi Ekonomi Indonesia Harus Mampu Dimanfaatkan Demi Kemakmuran Rakyat

Jakarta - Berbagai potensi ekonomi yang dimiliki Indonesia harus mampu dimanfaatkan demi kemakmuran rakyat. Salah satunya dapat terwujud melalui pembangunan infrastruktur. 

“Kita tahu selama bertahun-tahun Indonesia ingin memanfaatkan potensi ekonomi untuk kemakmuran rakyat. Sangat penting untuk membangun infrastruktur,” kata  Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara dalam B20-G20 Dialogue bertajuk Finance and Infrastructure Task Force di Jakarta, Kamis 14 Juli 2022.

Menurut Suahasil, Indonesia mulai membangun infrastruktur dengan sangat serius dalam tujuh tahun terakhir untuk mengeksplorasi potensi Indonesia sehingga rakyat bisa makmur. 

Ia mencontohkan salah satu pembangunan infrastruktur yang sedang sangat gencar dilakukan terutama pada pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah jalan tol. 

“Jalan tol sebagai salah satu gambaran keseriusan pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam membangun infrastruktur di Indonesia,” ujarnya.

Suahasil Nazara mengatakan, hingga saat ini pemerintah masih terus gencar membangun infrastruktur dengan kebutuhan anggaran yang tidak hanya dipenuhi dari uang negara melainkan juga melibatkan berbagai pihak. 

Baca Juga

Ratas Mendadak di Istana: Presiden Prabowo Panggil Bahlil, Rosan, hingga Suahasil Nazara Bahas Isu Ekonomi

Keterlibatan berbagai pihak dalam memenuhi kebutuhan anggaran ini sangat penting mengingat biaya pembangunan infrastruktur yang sangat besar.

Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong keterlibatan berbagai pihak, mulai dari sektor swasta, sektor bisnis, hingga kemitraan publik dan swasta. Hal ini dimaksudkan agar kemakmuran rakyat meningkat melalui pengembangan infrastruktur. 

Tak hanya mendorong keterlibatan pihak swasta, pemerintah juga berperan dalam menyediakan regulasi dan struktur yang tepat untuk pembangunan infrastruktur.

Saat ini, menurut Suahasil, pemerintah juga turut membangun infrastruktur dengan cara lebih hijau, yakni dengan melalui penandaan anggaran mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, atau climate budget tagging dalam anggaran pendapatan belanja (APBN) sejak 2016. (HW/ree)