G20 Fokus Carbon Neutral, RI Akan "Pensiunkan" PLTU

Bali - Dalam forum diskusi Sustainable Finance for Climate Transition Roundtable yang diselenggarakan sebagai side event KTT G20, pemerintah menawarkan Energy Transition Mechanisms (ETM) sebagai upaya mempercepat transisi energi. Terkait hal ini, pemerintah pun mendukung rencana PT PLN (Persero) dalam mempensiunkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) sebagai salah satu cara untuk mencapai target carbon neutral di tahun 2060.

Sebagai bentuk dukungan ke PLN, pemerintah telah merancang mekanisme transisi energi atau Energy Transition Mechanism (ETM) yang merupakan suatu bentuk skema pembiayaan campuran atau blended finance untuk mempercepat pensiun dini PLTU serta membuka investasi untuk energi bersih. Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati memaparkan skema pembiayaan ETM tersebut bertujuan untuk meningkatkan infrastruktur energi dan mengakselerasi transisi energi bersih menuju net zero emission (NZE) di tahun 2060 dengan adil dan terjangkau.

Menteri Keuangan menegaskan bahwa proyek transisi energi sudah tidak terhindarkan lagi mengingat perubahan iklim telah menjadi ancaman serius dunia. Namun transisi ini, selain untuk menjamin masa depan, juga mesti menjaga perekonomian nasional serta daya beli masyarakat, khususnya kelompok miskin. Untuk itu, Sri Mulyani mengajak seluruh anggota G20 untuk memberikan komitmen dan inisiatifnya dalam pembiayaan transisi energi melalui ETM.

"Inilah yang kami sebut sebagai blended finance atau pembiayaan campuran sebagai komitmen dan determinasi bersama untuk membiayai transisi energi yang adil dan terjangkau,” jelas Sri Mulyani di Bali, Kamis 14 Juli 2022.  Ia juga mengingatkan, sebagai salah satu produsen batu bara terbesar di dunia, transisi energi berdampak besar untuk Indonesia. Terutama untuk PLN mempensiunkan dini pembangkit berbasis batu bara. Namun bergantung sepenuhnya pada pembangkit berbasis EBT juga cukup mahal dan berisiko. Padahal di sisi lain PLN mesti memastikan bisa menyediakan suplai listrik yang andal dan terjangkau untuk masyarakat.

"Upaya kami dalam mengurangi karbon emisi berperan penting dalam penurunan emisi global. Untuk itu kami dari pemerintah juga akan membuat kerangka kebijakan yang memastikan proses ini kredibel dan menguntungkan semua pihak," tegas Sri Mulyani.