Ombudsman RI Sarankan Pemerintah Lakukan Pembatasan Distribusi BBM Bersubsidi

Menurut dia, UUD NRI Tahun 1945, UU Energi, dan UU Migas menjadi landasan hukum bagi Pemerintah untuk bisa membatasi subsidi BBM. Pemerintah sudah seharusnya melarang penggunaan BBM bersubsidi bagi kendaraan roda empat ke atas jenis nonangkutan umum.

Kendaraan angkutan umum dan sepeda motor dapat dinyatakan sebagai golongan tidak mampu atau berkaitan langsung dengan hajat hidup orang banyak. Dengan demikian, ini bisa tetap diberikan BBM bersubsidi.

Hery mengatakan bahwa sepeda motor dan angkutan umum adalah moda transportasi yang mengonsumsi pertalite maupun solar. Selain itu, kedua moda transportasi ini mayoritas digunakan oleh masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Sementara itu, kendaraan pribadi roda empat dapat diklasifikasikan sebagai masyarakat kelas menengah ke atas.

Ia berpendapat bahwa pilihan kebijakan pembatasan BBM bersubsidi lebih baik daripada menaikkan harga BBM bersubsidi.

"Kalau memang keuangan negara tidak kuat, lalu Pemerintah menaikkan harga BBM dan subsidi dilepas atau dikurangi drastis, akan terjadi syok perekonomian yang berdampak pada kehidupan sosial ekonomi masyarakat," katanya menegaskan.

Jika Pemerintah lebih memilih opsi menaikkan harga BBM bersubsidi jenis pertalite menjadi Rp10 ribu per liter, solar menjadi Rp8 ribu per liter, menurut dia, berdampak negatif pada perekonomian masyarakat.

Baca Juga

Media Sosial Dongkrak Omzet UMKM Lokal

Hery memperkirakan kenaikan harga BBM bakal mendorong inflasi bertambah hingga 0,97 persen dari realisasi inflasi Kuartal II 2022 sebesar 4,94 persen.

"Dengan kondisi pandemi COVID-19 yang belum pulih total seperti ini, justru masyarakat kecil sedang kesusahan jangan ditambah lagi bebannya apalagi saat ini harga pangan sedang naik," katanya.