Targetkan Pemerataan dan Pencapaian Konsumsi per Kapita, Mendag Zulhas: 20 Persen Kuota GPS untuk BUMN dan UMKM

Jakarta - Menteri Perdagangan (Mendag RI) Zulkifli Hasan atau akrab disapa Zulhas bertemu dengan perwakilan dari Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas (GPPU), pada Kamis (24/11/2022).

Dalam pertemuan tersebut, Ketua 4 GPPU, Asrokh Nawawi menyebutkan bahwa Zulhas akan mengizinkan BUMN dan UMKM mengimpor grand parent stock (GPS) ayam sebanyak 20% dari total kuota.

"Kebijakan baru dari Kementerian Perdagangan ini minta bahwa, memutuskan ada 20% kuota GPS akan dialokasikan untuk BUMN dan UMKM yang mampu," ujar Asrokh Nawawi.

BUMN dan UMKM yang bisa mengimpor GPS ayam merupakan yang dinilai mampu, baik dari segi tata kelola hingga keuangan. Ia menilai kebijakan ini bisa membuat pemerataan sehingga konsumsi daging ayam per kapita per tahun bisa meningkat.

"Kebijakan baru Menteri Perdagangan supaya ada pemerataan, memberi kesempatan BUMN dan UMKM 20% supaya lebih merata sehingga kebutuhan konsumsi per kapita bisa tercapai, atau harusnya kan naik karena konsumsi baru 11,6 kg per kapita per tahun," lanjutnya.

Mendag Zulhas juga menekankan tentang pentingnya alokasi impor Grand Parent Stock atau GPS untuk pengusaha UMKM. Tak hanya itu Mendag Zulhas, juga mengingatkan soal ketersedian pasokan.

Baca Juga

Pengakuan Keluarga Terkait Tabiat Kopilot Smart Air yang Tewas Ditembak KKB

“Alokasi impor Grand Parent Stock (GPS) untuk pengusaha UMKM. Jaminan pasokan cukup untuk kestabilan pangan dan kecukupan protein bagi warga Indonesia," ucap Zulhas.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini menekankan pentingnya perencanaan dan pengelolaan prima hingga minimalisir gagal usaha saat pertemuan dengan GPPU.

“Perencanaan dan pengelolaan prima hingga minimalisir gagal usaha,” beber Mendag Zulhas.

Dalam pertemuan tersebut, Mendag Zulhas juga meminta peternak ikut menjaga stabilitas harga ayam.

"Meminta komitmen anggota GPPU untuk membantu Pemerintah dalam menjaga stabilitas harga yang wajar untuk produk hasil (daging ayam ras dan telur ayam ras) dan input produksi (DOC / bibit dan pakan) baik di tingkat eceran/konsumen maupun di tingkat peternak/produsen," jelasnya.

Mendag Zulhas juga berharap kepada anggota GPPU untuk melaksanakan kebijakan pengaturan populasi (cutting produksi) dengan penuh kejujuran dan sungguh-sungguh apabila diinstruksikan oleh kementerian dan lembaga (K/L) terkait.

"Kemendag akan mengevaluasi permohonan Persetujuan Impor anggota GPPU apabila tidak memegang teguh komitmen untuk menjaga dan menciptakan iklim usaha perunggasan yang kondusif," lanjutnya.

Pertemuan antara Zulhas dan GPPU dilatarbelakangi harga ayam ras di tingkat peternak yang sangat fluktuatif dan sering berada di bawah harga pokok produksi (HPP). Harga ayam di pasar Rp 32.000 per kilogram (kg), seharusnya Rp 35.000 per kg.

"Hal ini disinyalir dikarenakan tidak seimbangnya supply-demand, surplus pasokan yang berlebih, sekitar 1 miliar ekor atau setara 1 juta ton dalam setahun," tambah Zulhas lagi.

Surplus dimaksud belum dapat diakomodir dengan sarana dan prasarana pasca panen yang memadai, seperti Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) dan cold storage yang tidak mencukupi. Saat ini, seluruh perusahaan integrator hanya memiliki cold storage dengan kapasitas sekitar 30 ribu ton, serta RPHU sekitar 1 juta ekor/hari.

"Produksi dan pasokan pada tahun berjalan sebagian besar merupakan dampak dari importasi Grand Parent Stock (GPS / indukan kakek-nenek) pada 2 tahun sebelumnya, di mana alokasi importasi ditetapkan oleh Kementan melalui rekomendasi teknis (sebagian besar importir merupakan anggota GPPU)," pungkas Mendag Zulhas. (ree)