KPK Sebut Hasil Audit BPK Belum Mampu Ungkap Banyak Pelaku Korupsi

Jakarta - Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendapat sorotan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) belum mampu mengungkap banyak pelaku korupsi.

“Dari hasil audit BPK ini sebetulnya belum banyak mengungkap pelaku korupsi. Dari kegiatan pengawasan di inspektur setiap K/L itu tidak banyak mengungkap perkara korupsi atau penyimpangan,” katanya dalam Puncak Peringatan Hakordia Kemenkeu 2022 di Jakarta, Selasa (13/12/2022).

Selain BPK, KPK juga menyoroti kegiatan pengawasan di inspektorat setiap Kementerian/Lembaga (K/L) yang juga tidak banyak mengungkap masalah korupsi atau penyimpangan.

Alexander menuturkan mayoritas pejabat yang tertangkap KPK merupakan orang-orang yang hanya kebetulan apes atau tidak beruntung, padahal seharusnya audit BPK dan pengawasan di inspektorat K/L bisa mengungkap lebih banyak lagi.

Menurutnya, masih banyak oknum yang kejahatannya lebih besar namun belum tertangkap, karena mereka sangat lihai dan rapi dalam menyembunyikan harta kekayaan.

Ia menyebutkan risiko tertangkap tangan seorang korupsi di Indonesia masih rendah sehingga banyak koruptor yang merasa aman dan nyaman untuk melakukan tindakan korupsi.

Baca Juga

Kajati Sulsel Sebut Berkas Mantan PJ Gubernur Sulsel P21

“Saya kok merasa orang yang tertangkap tangan atau berperkara terhadap korupsi itu apes. Sebetulnya yang lain kelakuannya sama. Hanya mereka lebih rapi dalam menyembunyikannya,” jelas Alexander.

Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan ketika suatu negara gagal membangun sebuah institusi dengan basis tata kelola yang baik dan memiliki check and balance maka sangat berpotensi terjadi penyelewengan dan korupsi.

Bahkan sebenarnya mayoritas institusi sudah memiliki sistem yang akuntabel dan di dalamnya terdapat check and balance namun belum berjalan secara efektif baik disengaja maupun tidak disengaja.

“Karena bisa saja sebuah institusi membentuk check and balance tapi tidak berjalan baik secara sengaja maupun tidak,” tegasnya. (ant/ito)