40 Perusahaan Produksi Besi Baja Tak Sesuai SNI, Kemendag: Kebanyakan di Banten

Jakarta - Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa terdapat 40 perusahaan dalam negeri yang memproduksi besi baja tak sesuai syarat mutu standar nasional Indonesia (SNI).

Zulhas menyebut perusahaan nakal itu didominasi di daerah Banten. Menurut dia, puluhan perusahaan itu harus segera dibenahi agar sesuai aturan.

"Ada 40 perusahaan yang sejenis ini. Bulan lalu ada baja lapis seng, itu juga bahaya sekali. Jadi ini harus ditertibkan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia," di PT Long Teng Iron and Steel Product di Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (12/1/2023).

Hal ini Mendag sampaikan saat menindak produksi baja beton tak sesuai SNI di PT Long Teng Iron and Steel Product di Kabupaten Tangerang, Banten pada Kamis (12/1/2023).

Dalam kegiatan inspeksi mendadak (sidak) itu, ditemukan sebanyak 419.537 baja tulangan beton (BjTB) dengan berat 2.302 ton tak sesuai SNI. 

Zulhas menjelaskan, produk baja beton yang tidak ber-SNI itu nantinya akan dimusnahkan dengan cara dilebur

Baca Juga

Kapolri Pimpin Upacara Kenaikan Pangkat, 50 Pati dari Kadivhubinter hingga Kapolda Sulut Jadi Irjen Pol

Dia berharap, aksi tegas pemusnahan ini memberi efek jera bagi industri perusahaan lainnya. Terkhusus di wilayah Banten yang menurutnya cukup banyak industri baja yang tak taat aturan.

"Khususnya di wilayah Banten yang cukup banyak. Tujuannya agar menjadi pelajaran agar pengusaha bisa memproduksi baja sesuai ketentuan SNI yang berlaku," kata Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Dia menegaskan, nantinya ada sanksi terhadap industri yang tidak memenuhi SNI baja beton.

"Aturan itu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Untuk ancaman sanksi pidana paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp 2 miliar," paparnya.

Kemudian Zulhas menjelaskan, dampak dari baja beton yang tidak sesuai SNI ini dapat membahayakan konstruksi bangunan. Dikhawatirkan produk tak ber-SNI itu menyebabkan kontruksi cepat rusak.

"Tentu soal tambah dan kurang SNI itu sudah dihitung kekuatannya, kalau dipakai ukuran dia apa yang terjadi? Jembatan bisa roboh, kalau itu terjadi dengan APBN rugi," jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kemendag, Veri Anggrijono, mengatakan biasanya produk baja tak sesuai SNI itu akan dijual lebih murah. Dia khawatir hal tersebut akan menimbulkan kerugian bagi konsumen.

“Ini akan menimbulkan persaingan tidak sehat karena dapat mematikan industri dalam negeri untuk produk sejenis. Selain itu, ketidaksesuaian produk BJTB terhadap persyaratan mutu SNI mengakibatkan konstruksi bangunan tidak kokoh sehingga berpotensi membahayakan keamanan dan keselamatan konsumen,” terang dia.

Veri juga menegaskan, Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal PKTN berkomitmen terus melindungi konsumen.

“Kementerian Perdagangan akan terus berupaya agar konsumen terlindungi dan hak-haknya terpenuhi sehingga terhindar dari kerugian,” pungkasnya. (rpi/ebs)