Menkeu Sri Mulyani Tegaskan Investor Tidak Perlu Khawatir di Tahun Politik

Jakarta - Pemerintah melalui  Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta investor dan masyarakat untuk tidak khawatir dengan tahun politik menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024.

"Tentu ini membutuhkan kerja sama kita semua untuk berkomitmen dalam membuat pemilu kita tetap aman, damai, jujur, dan adil seperti yang diinginkan," kata Sri Mulyani, sebagaimana dikutip Minggu (29/1/2023).

Ia mengatakan peningkatan suhu politik menjelang pemilu merupakan hal yang lazim, namun Indonesia sudah beberapa kali menyelenggarakan pemilu dan saat itu keamanan tetap bisa terjaga sehingga tidak menjadi alasan investor atau masyarakat untuk merasa khawatir.

"Kita sudah berpengalaman dalam beberapa kali Pemilu. Hal tersebut tetap dapat terjaga sehingga ini tidak menjadi alasan investor atau masyarakat merasa khawatir," ujar Menkeu.
 
Keyakinan tersebut juga sejalan dengan komitmen Presiden yang menegaskan akan terus menjaga Indonesia dan tidak perlu ada yang dikhawatirkan.

"Dan saya mendengar sendiri Bapak Presiden menyampaikan kita akan terus menjaga Indonesia dan tidak perlu untuk dikhawatirkan," kata dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerukan semua pihak untuk menghindari benturan sosial dan tidak melakukan adu domba selama tahun politik menjelang Pemilu Serentak 2024.
 
"Saya titip, saya titip, saya titip. Kita semua menjaga stabilitas politik, setuju? Jangan sampai ada gesekan. Hindari. Jangan sampai ada yang benturan. Hindari. Jangan sampai ada yang apalagi mengadu domba," kata Jokowi di Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa (29/11/2022).
 
Jokowi juga mewanti-wanti semua pihak untuk hati-hati di tengah dinamika tahun politik menjelang Pemilu 2024. Dia menyebutkan Indonesia memiliki jumlah suku yang beragam, bahkan hingga mencapai 714 suku, sehingga jangan sampai ada gesekan di antara masyarakat. Jokowi juga mendorong semua pihak untuk menjaga stabilitas keamanan.
 
"Negara ini harus aman. Setuju?" tegasnya.
 
Apabila keamanan negara terjaga, lanjutnya, maka pemerintah dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. (ant/ito)

Baca Juga

Putusan MK Sebut Penghinaan Presiden-Wapres Tak Bisa Dituntut Orang Lain, Begini Kata Menteri Hukum