Sosoknya kini Kontroversial, Mengenal Sosok Denny Indrayana yang Sebenarnya? Ini Rekam Jejak, Ternyata Dulunya...

tvOnenews.com - Nama Denny Indrayana belakangan ini menjadi perbincangan publik, lanraran mengaku mengetahui informasi rahasia soal sistem Pemilu, dan surat terbukanya untuk DPR, Senin (12/6/2023).

Setelah bersikap berani melemparkan isu-isu panas ke ruang publik. Kini, kabar teranyar Denny Indrayana mengaku menjadi bakal calon legislatif (caleg) dari Partai Demokrat dengan daerah pemilihan II wilayah Kalimantan Selatan. 

Denny Indrayana banyak memberikan tuduhan pada pemerintahan Jokowi terkait cawe-cawe dalam urusan politik.

Mantan staf khusus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini juga mengirim surat terbuka pada Megawati untuk mewaspadai isu penundaan pemilu. 

Terbaru, dirinya mengirim surat terbuka pada DPR tentang adanya potensi Jokowi dimakzulkan karena menurut Denny melanggar konstitusi. 

Rekam Jejak Denny Indrayana

Baca Juga

Kejagung Buru Pihak Swasta yang Beri Rp1,5 Miliar ke Ketua Ombudsman Hery Susanto

_{Denny Indrayana. (Antara-Sigid Kurniawan)}

Denny Indrayana adalah seorang aktivis, akademisi dan Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada.

Denny lahir di Pulau Laut, Kotabaru, Kalimantan Selatan pada tanggal 11 Desember 1971.

Sosoknya mulai dikenal saat menjadi Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) (periode 2011-2014) di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Kala itu, Denny bertugas sebagai wakil dan mendampingi Amir Syamsudin selaku Menteri Hukum dan HAM RI.

Tercatat, sebelum memutuskan  melakoni karier di pemerintahan, Denny Indrayana diketahui aktif menjadi pengajar di dua kampus ternama yakni UGM dan Universitas Islam Indonesia (UII). 

Kemudian, pria berusia 50 tahun ini pernah mengemban jabatan penting di UGM, yakni seperti tercatat sebagai Direktur Pusat Kajian Anti Pukat (Korupsi). 

Ia juga sempat menjadi asisten pengacara di Jeremias Lemek Law Firm Yogyakarta pada tahun 1994 silam. 

Rekam jejak Denny Indrayana dalam pemerintahan selanjutnya adalah pernah dipercaya menjabat sebagai Staf Khusus Presiden Bidang Hukum (periode 2008-2009) dan Bidang Hukum HAM dan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme.

Tak sampai disitu saja, selain mendominasi hukum tata negara, turut memperlihatkan bahwa Denny amat kritis terhadap masalah korupsi dan mafia hukum. 

Denny telah menulis 10 buku terkait isu hukum tata negara dan korupsi, beberapa diantaranya adalah, Negara Antara Ada dan Tiada; Amandemen UUD 1945 antara Mitos dan Pembongkaran; Indonesian Constitutional Reform 1999-2002; dan Negeri Para Mafioso;