Anak Buah Hercules 'Ngotot' Mati-matian Ogah Lepaskan Lahan BMKG Karena hal ini: Negosiasi Saja, Tidak Usah....

Bahkan hingga menarik biaya sewa dari para pelaku UMKM yang membuka lapak dagangan di sana. Aktivitas persewaan ini yang kemudian oleh banyak pihak dituduh sebagai pungutan liar (pungli).

Namun dari sudut pandang GRIB Jaya, kehadiran lapak-lapak UMKM itu justru merupakan bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil. 

Dalam narasi mereka, keberadaan posko dan lapak dagang di area sengketa adalah bentuk konkret solidaritas terhadap warga dan ahli waris yang selama ini terpinggirkan dalam konflik agraria.

Sengketa lahan ini pun menjadi sorotan karena memperlihatkan tumpang tindih persoalan kepemilikan antara negara dan masyarakat adat. 

GRIB Jaya mengklaim memiliki bukti legal berupa girik, sementara BMKG menyatakan sebagai pemilik sah karena status lahan sebagai aset negara. 

Konflik ini semakin kompleks karena diwarnai dengan pendekatan kekuatan ormas, penegakan hukum, dan tarik ulur status hukum girik sebagai bukti kepemilikan.

Baca Juga

Warga NTB Waspada, BMKG Ingatkan Potensi Banjir Rob Imbas Purnama Biru

Meski markas mereka telah dibongkar dan aparat telah bertindak, GRIB Jaya tidak menunjukkan tanda-tanda mundur. 

Mereka tetap berpegang pada keyakinan bahwa perjuangan mereka berpijak pada dokumen yang sah dan moral keberpihakan terhadap rakyat kecil. 

Dalam konteks ini, GRIB Jaya menegaskan bahwa tanpa adanya data dan fakta, mereka tidak akan berani menantang institusi negara. 

Seperti ditegaskan Wilson, “GRIB Jaya pun tak akan berani untuk melawan negara jika mereka tidak memiliki data atau fakta yang mendukung.” (udn)