Gubernur Dedi Mulyadi sampai Turun Tangan Gegara Jawa Barat Marak Pungli, Wabup Garut Klarifikasi

tvOnenews.com - Isu pungutan liar atau pungli kembali mencuat di Jawa Barat setelah sebuah video keluhan wisatawan viral di media sosial.

Video tersebut memperlihatkan dugaan pungutan tidak wajar di kawasan wisata Pantai Sayang Heulang, Kabupaten Garut, yang langsung mendapat perhatian dari Dedi Mulyadi.

Dalam video yang beredar, seorang wisatawan wanita tampak memperlihatkan rincian biaya yang harus dibayarkan saat masuk ke kawasan pantai.

Ia menyebut adanya tarif Rp15 ribu untuk motor dan Rp5 ribu per penumpang, sehingga total biaya yang harus dikeluarkan mencapai Rp45 ribu per kendaraan.

“Di sini lihat Rp15 ribu katanya buat motor, buat penumpang Rp5 ribu, satu motor bayar Rp45 ribu,” keluh wisatawan tersebut dalam video yang kemudian viral di berbagai platform media sosial.

Menanggapi video tersebut, Dedi Mulyadi langsung angkat bicara melalui akun media sosial pribadinya.

Baca Juga

Kepada KDM, Nenek di Bogor yang Viral Curi Sembako-Kerudungnya Disobek Ngaku Gelap Mata Akibat Terlilit Utang

Ia menyayangkan adanya dugaan pungli yang justru merusak citra pariwisata di Jawa Barat.

Menurutnya, pungutan yang berlebihan dapat memicu kekecewaan wisatawan dan berdampak buruk terhadap sektor pariwisata daerah.

Sumber :

• Kolase tangkapan layar YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel & TikTok/@Kimochil

Ia juga menilai kata-kata kasar wisatawan dalam video tersebut memang tidak pantas, namun penyebabnya juga perlu menjadi perhatian serius.

“Masuk pantai jangan terlalu banyak pungutan, akibatnya orang marah-marah. Marahnya memang tidak pantas, tetapi penyebabnya pun perkara yang tidak pantas,” ujar Kang Dedi.

Lebih lanjut, Kang Dedi meminta pemerintah daerah setempat untuk segera mengambil tindakan.

Ia menegaskan bahwa persoalan seperti ini seharusnya bisa diselesaikan di tingkat kabupaten tanpa harus menunggu intervensi dari pemerintah provinsi.

Dalam pernyataannya, Dedi Mulyadi juga menyinggung pentingnya peran pemerintah daerah, mulai dari kepala desa, camat, hingga bupati dan wakil bupati, untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan di wilayahnya.

Ia bahkan secara terbuka meminta jajaran Pemerintah Kabupaten Garut untuk segera membereskan persoalan tersebut agar tidak mencoreng nama baik Jawa Barat.