Gubernur Dedi Mulyadi sampai Turun Tangan Gegara Jawa Barat Marak Pungli, Wabup Garut Klarifikasi

“Kan tidak bagus kalau harus ditangani gubernur. Sudah ada camat, kepala desa, bupati, wakil bupati. Tolong bereskan, jangan bikin malu Jawa Barat,” tegasnya.

Pernyataan ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah provinsi tidak akan mentoleransi praktik pungli, terutama di sektor pariwisata yang menjadi salah satu wajah daerah di mata publik.

Menariknya, setelah unggahan Dedi Mulyadi viral, banyak netizen turut membagikan pengalaman serupa di kolom komentar.

Sejumlah warga mengaku pernah mengalami pungutan tidak wajar di berbagai lokasi wisata di Jawa Barat.

Ada yang menyebut tarif parkir yang melonjak jauh dari harga resmi, hingga adanya pungutan tambahan yang tidak jelas dasar hukumnya.

Menanggapi viralnya kasus tersebut, Wakil Bupati Kabupaten Garut, Luthfianisa Putri Karlina akhirnya memberikan klarifikasi melalui kolom komentar di unggahan Dedi Mulyadi.

Baca Juga

Dedi Mulyadi Beri Penjelasan soal Pernyataan Orang Kaya Tidak Boleh Tinggal di Kompleks Orang Kaya, Singgung Disparitas Ekonomi

Dalam pernyataannya, ia menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas kejadian yang terjadi.

Ia juga mengaku prihatin dan ingin segera mengambil tindakan, namun terkendala oleh batas kewenangan.

“Hapunten pisan Bapak, mohon maaf sebelumnya atas kejadian ini. Hati ini sedih sekali ingin banyak bertindak dan berbuat setegas Bapak tapi terbentur kewenangan,” tulisnya.

Permintaan maaf ini juga ditujukan kepada masyarakat yang merasa dirugikan akibat kejadian tersebut.

Langkah cepat dari Dedi Mulyadi menunjukkan komitmen pemerintah provinsi dalam menjaga citra Jawa Barat.

Namun, keberhasilan penanganan masalah ini juga sangat bergantung pada sinergi pemerintah daerah di tingkat bawah.

Dengan semakin banyaknya sorotan publik terhadap praktik pungli, diharapkan pengawasan di sektor pariwisata bisa diperketat dan memberikan efek jera bagi oknum yang mencoba mengambil keuntungan sepihak. (adk)