Respons Menohok Dedi Mulyadi usai Warga Dipersulit Bayar Pajak hingga Ditodong Rp700 Ribu: Jangan Diperbesar!

Bandung, tvOnenews.com - Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi menyikapi keluhan dari seorang warga yang dipersulit membayar pajak kendaraan bermotor (PKB).

Melalui akun TikTok Deni Priaone, Deni memperlihatkan momen ia ingin membayar pajak kendaraan diduga di sebuah Samsat di Jabar.

Dalam video viral itu, Deni geram. Ia merasa sangat dipersulit ketika ingin memenuhi kewajibannya melalui PKB.

Ironisnya, Deni diminta untuk membayar uang tambahan sebesar Rp700.000. Permintaan itu dinilai tidak masuk akal sehingga ia mengeluh kepada Dedi Mulyadi.

"Harus bayar Rp700 ribu katanya Pak Dedi. Gimana ini Pak Dedi atuh, mas bayar pajak aja dipersulit," ungkap Deni menggunakan bahasa Sunda dilansir tvOnenews.com dari TikTok pribadinya, Sabtu (4/4/2026).

Detik-detik Warga Jabar Ditodong Rp700 Ribu saat Bayar Pajak Kendaraan

Baca Juga

Serius dengan Aturan Tanpa KTP, Dedi Mulyadi Kejar 5 Juta Penunggak Pajak Kendaraan: Samsat Bisa Tiru Perbankan

Sumber :

• TikTok/@denipriaone

Dalam video selanjutnya, ia menunjukkan saat momen ia sedang melakukan proses administrasi pembayaran pajak. Kala itu seorang petugas sedang memegang data kepemilikan kendaraannya.

Oknum petugas itu meminta Deni membayar Rp700 ribu untuk menembak KTP. Sebab, data kepemilikan kendaraan itu bukan atas nama dirinya.

"Kekurangannya data kepemilikan Pak, kalau perpanjang 5 tahun harus ada Ibu Karyati ini yang sesuai dari domisili Bandung Barat," ucap seorang petugas.

Deni semakin resah. Ia meminta bantuan kepada polisi lain. Sayangnya ia mendapat penjelasan serupa karena pontesi membayar pajak yang dibutuhkan cukup mahal.

"Yang ini agak mahal pak, ini sudah cek pajaknya? ini pajak (kendaraan) segini (Rp218.500) nambahnya 700 ribu (KTP pemilik kendaraan asli)," terang seorang polisi kepada Deni.

Respons Tegas Dedi Mulyadi

Video keluhan Deni sampai di telinga Dedi Mulyadi. Gubernur Jabar berterima kasih kepada Deni yang sudah berani mengadu keluhannya.

Menurut KDM sapaan akrabnya, jika tidak ada keluhan yang viral tersebut, ia tidak akan mengetahui persoalan warga Jabar kerap kali kesulitan membayar pajak kendaraan.

KDM mewakili Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar langsung menindaklanjuti aduan tersebut. Baginya, fenomena seperti ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut.

"Saya mengucapkan terima kasih atas pengakuannya. Kita segera menindaklanjuti pengakuan tersebut untuk dilakukan langkah-langkah penanganan yang cepat dan tepat," respons Dedi Mulyadi dalam keterangan melalui Instagram pribadinya.

Ia tidak menyangka masih banyak warga Jabar mengalami keluhan dan kendala. Berbagai argumentasi terkait hal ini merebak di ruang publik.

Namun kebanyakan keluhan tersebut terjadi akibat kendala dalam persoalan persyaratan. Hal ini potensi membuat mereka menunda kewajiban membayar PKB.

Mantan Bupati Purwakarta ini menegaskan, proses pembayaran pajak sebenarnya mudah. Bahkan hingga kini, Pemprov Jabar sangat membutuhkan pendapatan dari PKB.

Sayangnya di balik itu, ia melihat adanya dugaan sejumlah pemerintah mempersulit hingga membuat kebijakan yang ribet untuk pembayaran pajak. Seharusnya melalui proses ini, uang kas untuk Jabar terus bertambah.

"Membayar pajak tidak boleh dipersulit, tidak boleh ada tambahan-tambahan memperberat karena itu tugas pemerintah adalah mempermudahkan orang membayar pajak," tegasnya secara menohok.

KDM Ungkap Dampak Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

Lebih lanjut, pria berusia 54 tahun ini menuturkan bahwa, hasil dari pembayaran pajak tidak sekadar menjadi kas daerah. Nantinya, uang tersebut untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur di Jabar.

KDM sendiri mempunyai target pembangunan hingga pembenahan infrastruktur jalan mencapai 90-100 persen. Ia menargetkan hal itu tercapai pada akhir 2026.

"Membelanjakan pembayaran untuk kepentingan pembangunan jalan khusus untuk pajak kendaraan bermotor," paparnya.

Solusi Mengadu Kesulitan Bayar PKB

Dalam video lainnya, KDM mengabarkan bahwa Pemprov Jabar mengambil langkah baru. Pemerintah ingin memudahkan warga Jabar yang terkendala bayar pajak.

Kata KDM, Pemprov Jabar telah menyediakan layanan aduan sistem online. Bagi yang kesulitan dan terkendala bayar pajak, bisa mengadu lewat aplikasi Curhat Samsat Jabar.

(hap)