Tidak Berkutik saat Bertemu Dedi Mulyadi, Plt Samsat Soekarno-Hatta Mengaku Siap Menjalankan SE Gubernur

KDM juga menambahkan, jika rakyat diterapkan sesuai aturan yang berlaku, dengan otomatis bisa mengikuti dengan baik. Selama tertib dan ditegakkan aturannya.

Ditambah, data dari petugas disebutkan sebanyak 5 juta lebih orang belum membayar pajak kendaraan di Jabar.

"Untuk kelancaran pak. Saya ingin meraih 5 juta ini bayar. Pendapatan pemerintah jadi meningkat kalau (rakyat) bayar pajak)," pesan KDM.

"Pendapatan meningkat maka belanja Pemerintah juga banyak bisa meningkatkan infrastruktur jadi baik. Uangnya kan jadi muter," ungkapnya lagi.

Sebelumnya, viral video seorang warga yang menjelaskan situasi ia membayar ingin bayar oajak di Samsat Soetta Bandung mendapatkan penolakan. Ditolak karena tidak memiliki KTP pihak pertama kendaraan.

Kemudian ditindak Dedi Mulyadi dengan mengeluarkan kebijakan baru. Aturan itu tertuang dalam Surat Edaran Bapenda Jabar Nomor 47/KU.03.02/BAPENDA 2026.

Baca Juga

Pembuat Konten Viral soal Samsat Soekarno Hatta Bertemu Dedi Mulyadi, di Hadapan KDM Ungkap Harapan Sebagai Warga Jabar

Secara eksplisit menghapus kewajiban melampirkan KTP pemilik pertama untuk perpanjangan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahunan di seluruh kantor Samsat se-Jawa Barat.(klw)