Dedi Mulyadi Dorong Transformasi Samsat Jawa Barat, Bayar Pajak Kendaraan Tanpa Ribet Seperti di Bank

Lebih lanjut, Dedi menyoroti bahwa meskipun layanan perbankan memiliki tingkat keamanan yang tinggi, hal tersebut tidak menghalangi mereka untuk tetap memberikan kemudahan kepada nasabah.

Hal ini, menurutnya, bisa menjadi contoh bagi layanan pemerintah, termasuk Samsat.

Ia juga mengungkapkan bahwa saat ini terdapat jutaan wajib pajak di Jawa Barat yang belum memenuhi kewajibannya.

Salah satu penyebab utama adalah sistem pelayanan yang dianggap masih menyulitkan. Data menunjukkan sekitar 5 juta wajib pajak menunda pembayaran pajak kendaraan mereka.

Kondisi ini, kata Dedi, dapat menimbulkan dampak yang lebih luas, termasuk pada sektor jaminan sosial seperti Jasa Raharja.

Ketika masyarakat tidak membayar pajak kendaraan, maka kontribusi terhadap Jasa Raharja juga terhambat, yang pada akhirnya bisa berdampak pada penanganan korban kecelakaan lalu lintas.

Baca Juga

Hari Jadi ke-81 Jatim, Gubernur Khofifah Berikan Pembebasan dan Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor Selama Dua Bulan

“Pada akhirnya malas, logikanya sederhana. Dengan numpuk sampai jutaan, apa dampaknya? Orang tidak bayar pajak, tidak bayar Jasa Raharja. Kalau terjadi kecelakaan tanpa jaminan, bebannya kembali ke pemerintah,” jelasnya.

Melihat kondisi tersebut, Dedi Mulyadi optimistis bahwa dengan sistem yang lebih sederhana dan efisien, tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak akan meningkat secara signifikan.

Ia percaya bahwa ketika prosesnya mudah, masyarakat tidak akan ragu untuk memenuhi kewajibannya secara rutin.

Transformasi Samsat Jawa Barat ini diharapkan tidak hanya berdampak pada peningkatan pendapatan daerah, tetapi juga menciptakan budaya taat pajak yang lebih kuat di tengah masyarakat.

Dedi Mulyadi pun menegaskan bahwa reformasi ini akan terus dikawal hingga seluruh layanan benar-benar berjalan optimal. (adk)