Setahun Lebih Jabat Gubernur, Sherly Tjoanda Bicara Jujur soal Kondisi Terbaru Malut: Sibuk Persiapkan Pemerataan
- Instagram @s_tjo
Mereka yang berprofesi sebagai petani dan nelayan sulit membawa hasil produksinya ke pasar. Penyebab utamanya akibat minim konektivitas yang menghambat perekonomian masyarakat Malut.
Selain itu, faktor pertumbuhan belum merata lantaran masih banyak wilayah yang terisolasi. Hal ini menyebabkan perekonomian masyarakat yang tinggal di pelosok masih mengalami ketertinggalan.
"Fundamental paling mendasar adalah tanpa konektivitas, tidak ada pemerataan ekonomi, salah satunya adalah jalan-jalan dan jembatan. Artinya, hasil pertanian dalam hal ini adalah kopra (daging sebuah kelapa) itu harus bisa turun dari kebun masing-masing ke pelabuhan," bebernya.
Ia menjelaskan awal mula dirinya menjabat sebagai Gubernur Malut. Setidaknya Malut belum mempunyai jalan yang mulus sekitar 550 kilometer.
"Nah, di masa saya ini sudah menyelesaikan 90 kilometer. Saya masih punya 460 kilometer lagi dan itu bangun jalan butuh uang. Tanpa uang, tidak ada jalan dan jembatan," terangnya.
Ia menambahkan, faktor penghambat pemerataan di Malut juga mengacu pada kebijakan pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat. Ia mengaku kebijakan ini meresahkan dirinya.
Menurutnya, kebijakan ini dinilai sangat memberatkan, terutama bisa berdampak pada kemampuan fiskal daerah. Hal ini menyebabkan Pemprov Malut sulit bergerak untuk pemerataan ekonomi.
Sherly mencontohkan pemangkasan anggaran pada 2025. Kebijakan ini telah memotong sekitar Rp245 miliar.
Pada 2026, jumlah pemotongan anggaran semakin meroket hingga menyentuh Rp800 miliar atau sekitar 25 persen dari total APBD. Pemangkasan ini membuat APBD Malut hanya sekitar Rp2,7 triliun yang sebelumnya bisa menyentuh kisaran Rp3,5 triliun.
Maka dari itu, Sherly Tjoanda berharap adanya dukungan anggaran dana. Ia mengaku sulit bergerak dalam menghadapi kebijakan tersebut.
(hap)
Load more