Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi Ubah Nasib Sopir Angkot, Penghasilan Bisa Naik 3 Kali Lipat, Gaji Rp4,2 Juta!

tvOnenews.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengambil langkah tak biasa dalam merespons persoalan klasik transportasi di kawasan Lembang, khususnya supir angkot. 

Di tengah kemacetan yang kian parah, ia justru menawarkan solusi yang tak terduga: mengalihkan sopir angkot menjadi pengemudi mobil sampah dengan gaji tetap Rp4,2 juta per bulan. 

Kebijakan ini langsung menyedot perhatian publik karena menyentuh dua isu sekaligus, kemacetan dan kesejahteraan pekerja sektor informal.

Fenomena angkot ngetem di kawasan Pasar Lembang selama ini menjadi salah satu penyebab utama kepadatan lalu lintas. 

Dengan jumlah armada yang tak sebanding dengan penumpang, banyak sopir terpaksa berhenti lama di badan jalan demi menunggu penumpang. 

Dampaknya bukan hanya kemacetan, tetapi juga menurunnya efisiensi transportasi dan aktivitas ekonomi lokal.

Baca Juga

Kabar Gembira dari KDM, Warga Jabar Tak Lagi Cemas Biaya Tinggi Sekolah karena Pemprov Gandeng 700 Sekolah Swasta

Sumber :

• instagram Dedimulyadi71

Melihat kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencoba pendekatan berbeda. 

Alih-alih sekadar menertibkan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menawarkan solusi berbasis kesejahteraan: pekerjaan baru dengan penghasilan lebih pasti, sekaligus membantu layanan publik di sektor kebersihan.

Solusi Unik: Alih Profesi Sopir Angkot Jadi Pengemudi Sampah

Program yang digagas ini berfokus pada pengalihan profesi sopir angkot menjadi pengemudi armada angkutan sampah milik pemerintah. 

Para sopir ditawarkan pekerjaan sebagai pengemudi mobil bak terbuka yang bertugas menjaga kebersihan jalan-jalan provinsi.

“Setiap bulan setiap sopir akan mendapat upah Rp4,2 juta. Upahnya lebih bagus daripada menarik angkot yang rata-rata hanya bisa membawa pulang Rp50 ribu per hari,” ujar Dedi Mulyadi saat bertemu sopir angkot di Bale Pakuan, Bandung.

Jika dihitung, penghasilan sopir angkot yang hanya sekitar Rp50 ribu per hari setara Rp1,5 juta per bulan jauh di bawah tawaran pemerintah. 

Artinya, program ini berpotensi meningkatkan pendapatan hingga hampir tiga kali lipat, sekaligus memberikan kepastian finansial yang selama ini sulit didapatkan.

Data dan Kebijakan Pemprov Jabar: Atasi Macet dan Tingkatkan Kesejahteraan