3 Pengumuman Penting Gubernur Sherly Tjoanda di Awal Mei 2026

tvOnenews.com - Sorotan tajam langsung datang dari Sherly Tjoanda saat memimpin apel gabungan di Sofifi. 

Bukan sekadar rutinitas, momen ini berubah jadi peringatan keras sekaligus pesan penting bagi seluruh ASN. Dari urusan gaji hingga masa depan tunjangan, semuanya dibahas blak-blakan.

Unggahan di akun Instagram pribadinya pada 6 Mei 2026 itu langsung menyita perhatian. Ada tiga pengumuman penting yang jadi highlight dan wajib disimak.

1. Evaluasi Ketepatan Waktu Pembayaran Gaji ASN

Sherly Tjoanda menegaskan soal keterlambatan pencairan gaji yang masih terjadi di sejumlah OPD. Ia bahkan sudah menerima laporan detail dari internal pemerintah.

“Hari ini tadi pagi saya diinfokan dari BPKAD bahwa SP2D untuk gaji April tanggal 30 April kemarin sudah masuk, hanya saja dari total 22 OPD 15 OPD-nya belum dan yang sudah masuk akan cair hari ini melalui Bank Maluku,” ujar Sherly Tjoanda.

Baca Juga

Apa yang Paling Ditakuti Sherly Tjoanda? Dengan Suara Bergetar, Gubernur Malut Ungkap Hal Ini

Tak berhenti di situ, ia langsung memberi instruksi tegas untuk evaluasi menyeluruh.

“Untuk catatan kepada BKD dan BPKAD untuk mereview selama tahun 2025 sampai dengan April 2026 OPD mana aja yang selalu terlambat masukin data, selalu terlambat masukin SP2D-nya karena anggaran ada, pekerjaan rutin, hal yang sama dilakukan rutin, harusnya tidak boleh terlambat.”

Ia juga mengingatkan bahwa keterlambatan ini seharusnya tidak terjadi karena sistem sudah berjalan rutin setiap bulan.

“Harusnya sudah tahu deadline setiap akhir bulan berjalan, datanya harusnya sudah dimasukin sehingga gaji semuanya bisa berjalan tepat waktu.”

Bahkan, Sherly memberi peringatan keras yang tak main-main.

“Jadi ini peringatan pertama dan terakhir, bulan depan jika OPD ada yang terlambat masukin data untuk bisa pembayaran gaji maka saya akan memberikan catatan kepada kepala dinas, sekretaris, dan bendaharanya.”

2. Upaya Peningkatan PAD untuk Menjaga TPP ASN 2027

Isu kedua yang tak kalah krusial adalah soal Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dampaknya terhadap TPP ASN di masa depan. Sherly membeberkan kondisi keuangan daerah secara terbuka.

“Kemudian yang kedua, sesuai dengan undang-undang nomor 1 tahun 2022, mulai Januari 2027 batas tertinggi belanja pegawai adalah 30% dari APBD. Saat ini dengan adanya pemotongan dari pusat dan PAD yang hanya Rp1,2 triliun sehingga total APBD kita hanya Rp2,7 triliun sekian dan total belanja pegawai kita Rp1,2 triliun membuat percentage kita itu di angka 35%.”

Ia pun mengingatkan potensi dampak serius jika target PAD tidak tercapai.

“Jika PAD di 2026 ini tidak mencakup di angka Rp1,5 triliun maka ada kemungkinan di tahun 2027 seluruh ASN Provinsi Maluku Utara tidak dapat TPP.”

Menurutnya, kondisi ini hanya bisa diatasi dengan kerja sama semua pihak, bukan hanya segelintir instansi.

“Kalau tidak mau, dibutuhkan kerja sama kita ini satu kapal besar tidak bisa saya dan Pak Sarbin saja yang bekerja, tidak bisa hanya Bapenda yang bekerja dalam PAD itu ada 7 kategori dan semua tentang pajak dan retribusi dibutuhkan kerja sama.”

Sherly juga memberi harapan jika target tercapai.

“Jika PAD Provinsi Maluku Utara tahun ini capai di angka Rp1,5 triliun maka di tahun 2027 kita tidak ada masalah dengan TPP… maka di 2027 TPP kalian aman.”

3. Peningkatan Kinerja Pemerintah melalui Skor LPPD

Selain soal gaji dan PAD, Sherly juga menyoroti kinerja pemerintah daerah yang dinilai masih jauh dari harapan berdasarkan skor LPPD.

“Selanjutnya saya diinfokan bahwa evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah LPPD yang baru saja diumumkan lewat Kemendagri untuk 2024 baru saja diinfokan April 2026 kemarin untuk angka LPPD 2024 itu skor kita Maluku Utara 31 dari 34.”

Posisi tersebut dianggap sangat memalukan mengingat anggaran besar yang dikelola.

“Kita dibayar oleh uang negara Rp1,2 triliun setiap tahun… kalau kemudian laporan penyelenggara pemerintah daerah kita urutan 31 dari 34 se-Indonesia itu sangat memalukan.”

Ia pun langsung memberi target ambisius kepada jajaran pemerintah daerah.

“Saya menugaskan Pak Sekda bersama dengan asisten gubernur satu dua tiga bekerja sama baik dengan seluruh OPD terkait untuk memastikan LPPD kita masuk dalam 10 besar nasional.”

Tiga pengumuman ini jadi sinyal jelas bahwa Sherly Tjoanda tak ingin kinerja pemerintah berjalan biasa-biasa saja. Dari disiplin administrasi hingga target besar PAD dan peringkat nasional, semuanya kini jadi pekerjaan rumah serius bagi seluruh ASN di Maluku Utara.

(anf)