Pidato Tanpa Teks di Depan Para ASN Sherly Tjoanda Bikin Heboh, Gaya Bicara Gubernur Malut Itu Disorot Netizen

Ia menegaskan bahwa keterlambatan tersebut tidak seharusnya terjadi karena prosesnya bersifat rutin. Sherly bahkan memberikan peringatan tegas kepada OPD yang masih lalai.

"Karena anggaran ada, pekerjaan rutin, hal yang sama dilakukan rutin. Harusnya tidak boleh terlambat, harusnya sudah tahu deadline. Setiap akhir bulan berjalan, datanya harusnya sudah dimasukin, sehingga gaji semuanya bisa berjalan on time. Jadi ini peringatan pertama dan terakhir, bulan depan, jika ada OPD yang terlambat masukin data untuk bisa pembayaran gaji, maka saya akan berikan catatan kepada Kepala Dinas, Sekretaris, dan Bendaharanya."

Sumber :

• YouTube/GubSherly

Tantangan PAD dan Nasib TPP ASN

Selain itu, Sherly juga menyoroti tantangan besar terkait struktur anggaran daerah, khususnya menjelang 2027. 

Ia mengingatkan adanya batas maksimal belanja pegawai sesuai regulasi nasional.

Baca Juga

Pesan AHY ke Calon ASN IPDN: Jangan Hanya Lihat Data, Turun ke Lapangan Pahami Masyarakat

"Kemudian yang kedua, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Mulai Januari 2027, batas tertinggi belanja pegawai adalah 30% dari APBD. Saat ini, dengan adanya pemotongan dari pusat dan PAD yang hanya Rp1,2 triliun, sehingga total APBD kita hanya Rp2,7 triliun sekian, dan total belanja pegawai kita Rp1,2 triliun, membuat persentase kita itu di angka 35%."

Ia menegaskan bahwa jika PAD tidak meningkat, maka ada risiko ASN tidak mendapatkan TPP di masa mendatang.

"Jika PAD di 2026 ini tidak mencapai di angka Rp1,5 triliun, maka ada kemungkinan di tahun 2027 seluruh ASN Provinsi Maluku Utara tidak dapat TPP."

Sherly pun mengajak seluruh jajaran untuk bekerja sama meningkatkan pendapatan daerah.

"Kalau tidak mau, dibutuhkan kerjasama. Kita ini satu kapal besar tidak bisa saya dan Pak Sarbin saja yang bekerja, tidak bisa hanya Pak Penda yang bekerja. Dalam PAD itu ada 7 kategori dan semua tentang pajak dan retribusi. Dibutuhkan kerjasama baik untuk semua OPD terkait. Duduk bersama, mencari solusi bersama untuk kesejahteraan Bapak Ibu ASN di 2027."

Ia menekankan pentingnya mengesampingkan ego sektoral dan mencari solusi inovatif.

"Jika PAD Provinsi Maluku Utara tahun ini capai di angka 1,5 triliun, maka di tahun 2027 kita tidak ada masalah dengan TPP, dengan perampingan kita bisa berjalan seperti ini. semua bisa aman bulanannya, keluarga dan bulanannya aman, untuk itu semua harus duduk bersama, mengsampingkan ego OPD masing-masing, menjadi problem solver di lapangan, memikir out of the box bagaimana PAD dari 1,2 triliun ini bisa naik menjadi 1,5 triliun, maka di 2027 TPP kalian aman."