Sherly Tjoanda lakukan Evaluasi, Pemprov Maluku Utara Diberi 6 Catatan Penting

Jakarta, tvOnenews.com- Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda menyampaikan sejumlah catatan untuk seluruh pegawainya. Diam-diam ia lakukan evaluasi. 

Dalam keterangannya, Gubernur bernama lengkap Sherly Tjoanda Laos itu mengatakan sekitar ada 6 catatan penting menjadi perhatian khusus. 

Catatan tersebut merupakan strategis hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan sejak Tahun 2025 sampai dengan April 2026. 

Dijelaskan dalam laman Malutprov, Sherly menekankan disiplin kinerja, Penguatan fiskal daerah, dan Akselerasi pelayanan dasar.

Berikut enam catatan penting Sherly Tjoanda untuk Pemprov Maluku Utara, antara lain:

1. Kedisiplinan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian.  

Baca Juga

Reaksi Girang Gubernur Sherly Tjoanda saat Lihat Rumah Baru Warga Penerima RLTH: Ibunya Makin Glowing

Ia menyoroti terjadinya keterlambatan penginputan data rutin oleh sejumlah OPD, yang berdampak pada proses pembayaran gaji ASN secara elektronik. Dia mau itu menjadi kejadian pertama dan terakhir. 

Sumber :

• Tangkapan layar tiktok sherly tjoanda/Gemini AI

"Apabila pada bulan berikutnya masih terdapat OPD yang terlambat menyampaikan data pendukung pembayaran gaji, maka akan diberikan catatan kinerja secara langsung kepada Kepala OPD, Sekretaris, dan Bendahara yang bersangkutan,” tegas Gubernur Sherly Tjoanda, dikutip dari laman Malutprov, Kamis (7/5).

2. Penguatan Kapasitas Fiskal Daerah. 

Kemudia bila mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, batas tertinggi belanja pegawai ditetapkan sebesar 30% dari total APBD dan berlaku mulai Tahun Anggaran 2027. 

Dia menyampaikan dengan kondisi APBD Provinsi Maluku Utara saat ini sebesar Rp2,7 triliun dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1,2 triliun, maka target PAD Tahun 2026 harus mencapai Rp1,5 triliun.  

3. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Tahun 2025.

Gubernur Sherly juga menginformasikan hasil EPPD Tahun 2025 yang menggunakan basis data (2024) yang diumumkan Kementerian Dalam Negeri pada April 2026. Sehingga Provinsi Maluku Utara memperoleh skor dan berada pada peringkat 31 dari 34 provinsi

4. Efisiensi Anggaran untuk Pembangunan Infrastruktur Konektivitas. 

Gubernur Malut itu juga menyampaikan bahwa hasil efisiensi belanja akan diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur jalan, dan jembatan guna meningkatkan konektivitas antarwilayah.

5. Sektor Pendidikan. 

Sementara dari sektor pendidikan, Pemprov sudah kerja sama Dinas Pendidikan dan BKD, Pemerintah Provinsi telah menjalin kemitraan dengan sejumlah Sekolah Kedinasan seperti PKN STAN, Politeknik Statistika STIS, dan Sekolah Tinggi di bawah Kementerian Perhubungan.