Tak Habis Pikir, KDM Pertanyakan Logika Guru BK Potong Rambut Siswi Berhijab Cuma Gara-gara Makeup yang Dinilai Terlalu Menor?
- instagram Dedimulyadi71
tvOnenews.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) sampai pertanyakan logika guru Bimbingan Konseling (BK) yang potong rambut siswi berhijab SMKN 2 Garut cuma gara-gara makeup.
Media sosial dibuat geger setelah video sejumlah siswi berhijab SMKN 2 Garut menangis usai rambut mereka dipotong paksa oleh guru Bimbingan Konseling (BK) viral di berbagai platform.
Publik tak hanya menyoroti aksi pendisiplinan yang dianggap berlebihan, tetapi juga alasan di balik hukuman tersebut yang dinilai mengejutkan: para siswi disebut memakai makeup atau kosmetik secara berlebihan di lingkungan sekolah.
Kasus itu langsung menarik perhatian Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Saat memanggil guru BK yang bersangkutan untuk dimintai klarifikasi, Dedi tampak beberapa kali mempertanyakan logika hukuman potong rambut terhadap siswi yang diketahui rajin sekolah, tidak pernah bolos, dan tidak memiliki masalah akademik.
Reaksi Dedi Mulyadi pun menjadi sorotan karena dianggap mewakili keresahan banyak orang tua terkait pola pendisiplinan di dunia pendidikan.
Peristiwa yang disebut terjadi pada 30 April 2026 itu bermula saat pihak sekolah melakukan razia penampilan terhadap para murid perempuan.
Dalam video yang beredar luas, beberapa siswi terlihat menangis histeris setelah rambut mereka dipotong oleh guru BK meski sebagian besar mengenakan hijab.
Dedi Mulyadi Heran: “Problemnya Apa Sih?”
Dalam pertemuan dengan guru BK SMKN 2 Garut, Dedi Mulyadi mulanya memastikan apakah para siswi tersebut memiliki riwayat pelanggaran serius di sekolah.
“Suka masuk sekolah?” tanya Dedi.
“Masuk,” jawab guru tersebut.
“Tidak pernah bolos?”
“Tidak.”
- instagram Dedimulyadi71
Jawaban itu justru membuat Dedi semakin bingung. Sebab menurutnya, murid yang rajin dan tidak bermasalah seharusnya tidak mendapat hukuman fisik yang memalukan.
“Terus yang jadi problem apa? Dia kan berperilaku baik, secara akademis tidak bermasalah, rajin, terus masalahnya apa?” ujar Dedi Mulyadi.
Guru BK tersebut kemudian menjelaskan bahwa sekolah merasa resah terhadap penampilan para siswi yang dinilai terlalu menor karena penggunaan kosmetik berlebihan.
“Penampilan meresahkan,” kata guru itu.
Dedi kembali memperdalam pertanyaan, terutama karena para siswi diketahui berhijab.
“Mereka berkerudung nggak?” tanya Dedi lagi.
“Berkerudung, hanya saja kosmetiknya berlebihan,” jawab sang guru.
Mendengar alasan tersebut, Dedi Mulyadi tampak terkejut. Ia menilai penggunaan makeup tidak semestinya dibalas dengan tindakan memotong rambut secara paksa.
“Oke kosmetiknya berlebihan, mungkin orang tuanya kaya. Gini-gini, argumentasinya apa sih? Problem-nya apa sih? Penampilan terlalu menor, kan tinggal diingatkan,” tegas Dedi.
Guru BK Akui Khilaf dan Tekanan Emosi
Dalam klarifikasi tersebut, guru BK bernama Ai Nursaida akhirnya mengakui tindakannya merupakan kesalahan. Ia menyebut saat kejadian kondisi psikologisnya sedang tidak baik akibat tekanan dan banyaknya aduan terkait aturan penampilan siswa di sekolah.
Ai juga mengakui para siswi merasa sakit hati dan trauma akibat kejadian tersebut. Bahkan beberapa murid disebut merasa malu karena potongan rambut itu membuat mereka tampak seperti laki-laki.
Kasus ini kemudian memicu perdebatan luas di media sosial. Banyak warganet mempertanyakan apakah aturan penampilan di sekolah masih relevan diterapkan dengan pendekatan hukuman fisik.
Di sisi lain, sebagian pihak menilai sekolah memang perlu menjaga kedisiplinan siswa. Namun, cara penerapan aturan dinilai tetap harus mengedepankan pendekatan edukatif dan komunikasi yang sehat.
Dedi Mulyadi Soroti Pentingnya Komunikasi dengan Orang Tua
Selain mengkritik hukuman potong rambut, Dedi Mulyadi juga menyoroti pentingnya keterlibatan orang tua dalam proses pendidikan dan pendisiplinan anak.
- instagram Dedimulyadi71
Menurutnya, siswa yang masih di bawah umur tetap berada dalam tanggung jawab wali murid sehingga sekolah seharusnya tidak mengambil tindakan sepihak tanpa komunikasi formal.
“Tapi ada teguran tertulis nggak yang ditujukan kepada orangtuanya? Kan anak masih di bawah perwalian, artinya ada wali,” kata Dedi.
Ia menegaskan bahwa guru seharusnya lebih mengutamakan pembinaan dibanding hukuman yang berpotensi mempermalukan siswa.
“Dibiasakan guru memberikan teguran kepada orang tua, diberitahu bahwa anak itu berpenampilan terlalu menor,” lanjutnya.
Kasus guru BK SMKN 2 Garut ini akhirnya menjadi refleksi besar bagi dunia pendidikan Indonesia. Di era media sosial seperti sekarang, cara guru mendisiplinkan murid tidak hanya dinilai oleh lingkungan sekolah, tetapi juga oleh publik luas.
Karena itu, pendekatan yang lebih manusiawi dan komunikatif dinilai semakin penting agar pendidikan tetap berjalan tanpa meninggalkan luka psikologis bagi siswa. (udn)
Load more