Polemik Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar MPR RI di Kalbar: dari Penilaian hingga Juri dan MC Dinonaktifkan

Regu C menginginkan keputusan dari dewan juri harus dikaji ulang. Keberanian ini mengundang polemik terhadap ajang tersebut.

Tak sedikit warga yang bereaksi. Mereka menyampaikan agar dewan juri mengevaluasi keputusan tersebut.

2. MC Tidak Menghargai Peserta

Sumber :

• Kolase YouTube/MPRGOID - Instagram/shindy_mcwedding

Selain dewan juri, publik juga melontarkan kritik keras terhadap MC dari LCC Empat Pilar 2026, Shindy Lutfiana. Pembawa acara itu dinilai tidak berempati kepada peserta yang tak mendapat keadilan.

Shindy bahkan mengatakan dewan juri sudah berkompeten. Kata dia, juri juga teliti dalam urusan memberikan penilaian terhadap jawaban peserta.

3. MPR RI Nonaktifkan Dewan Juri dan MC LCC Empat Pilar 2026

Sumber :

• Kolase tvOnenews.com/ Tangkapan Layar YouTube MPRGOID

Polemik ini tidak hanya membuat MPR RI meminta maaf. MPR menjelaskan bahwa, ajang tersebut sebagai salah satu kegiatan pendidikan dan pembinaan untuk generasi muda.

Kegiatan ini, kata Setjen MPR RI, tentu harus disertakan dengan nilai sportivitas, objektivitas, keadilan hingga semangat untuk pembelajaran secara konstruktif.

"Terkait ramainya pemberitaan di media sosial tentang LCC Empat Pilar 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat, mengenai penilaian jawaban peserta pada sesi lomba," terang Setjen MPR RI.

"Panitia pelaksana dari Sekretariat Jenderal MPR RI telah menonaktifkan Dewan Juri dan MC pada kegiatan LCC ini," lanjutnya.

MPR RI berjanji segera mengevaluasi secara menyeluruh, seperti aspek teknis pelaksanaan lomba, mekanisme penilaian hingga tata kelola keberatan dalam perlombaan.

"Tujuannya agar pelaksanaannya ke depan dapat berlangsung semakin baik, transparan, dan akuntabel," bebernya.

MPR RI juga mengapresiasi seluruh peserta, guru pendamping, panitia daerah. MPR RI juga berterima kasih kepada seluruh masyarakat yang antusias mengikuti dan perhatian terhadap pendidikan kebangsaan hingga pelaksanaan LCC Empat Pilar.

"Masukan publik akan menjadi bahan evaluuasi penting demi menjaga kualitas kegiatan dan kepercayaan masyarakat terhadap proses pembelajaran kebangsaan yang inklusif, edukatif, dan berintegritas," tutup MPR RI.

(hap)