Sherly Tjoanda Disebut 'Gubernur Lombok Utara' oleh Penerima BSPS, Warganet: Si Ibunya Jawab Penuh Kepercayaan

Sherly menyampaikan harapannya agar penerima BSPS tersebut dan keluarganya semakin nyaman setelah rumahnya disulap menjadi RLH.

"Semoga lancar ya. Jadi, rumahnya lebih nyaman, rezekinya nanti lebih banyak ya," ucap Sherly.

Setelah itu, Menteri Ara mengambil kesempatan untuk berbicara. Menteri PKP tersebut bertanya kepada penerima BSPS itu yang membahas tentang identitas Sherly Tjoanda.

"Tahu enggak Ibu Sherly itu Gubernur di mana?," tanya Ara.

Ibu-ibu penerima BSPS itu dengan pedenya menjawab, "Lombok Utara."

Baca Juga

Cegah PHK P3K, Bulan Ini Pemerintah Pusat Transfer Rp18,9 Triliun ke Daerah

Sherly hanya bisa menunjukkan ekspresi kaget. Sementara, beberapa jajaran dari kementerian hingga Pemprov Malut tertawa mendengar jawaban tersebut.

Momen ini dibagikan oleh Gubernur Malut itu melalui Instagram pribadinya. Ekspresi Sherly dan jawaban ibu-ibu tersebut membuat warganet gemas.

"Si ibu pengin Bu Sherly jadi ibu Gubernur Lombok Utara," ketawa @deccxxx.

"Iya benar, ibu adalah Gubernur Lombok Utara," timpal @febrinaxxx.

"Ibunya dengan penuh kepercayaan menjawab 'Lombok Utara', yang penting ingat ada utaranya ya bu," kata @lilixxx.

Sherly Tjoanda Puji Menteri PKP dan Mendagri

Kemudian, Sherly mengapresiasi terhadap keseriusan Ara dan Tito yang memastikan program BSPS tepat sasaran.

"Kita lihat sendiri tim di lapangan bekerja detail memastikan penerima bantuan tepat sasaran dan lelang satuan memastikan harga terbaik supaya setiap rupiah benar-benar menjadi rumah layak untuk masyarakat," terangnya.

Sherly berpendapat terkait masalah dialami MBR. Dari hasil kunjungan tersebut, kebutuhan RLH masih sangat besar sehingga mereka membutuhkan perhatian dari pemerintah.

Wanita berusia 43 tahun ini juga berterima kasih kepada Presiden RI, Prabowo Subianto. Kata dia, komitmen Prabowo menjawab harapan bagi masyarakat yang membutuhkan RLH.

"Terima kasih Bapak Presiden Prabowo Subianto atas komitmen dan perhatian besar dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak. Melalui dukungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, setiap kabupaten akan mendapatkan alokasi
minimal 500 unit. Untuk Maluku Utara, tahun ini ditargetkan sekitar 5.000 rumah," jelasnya.

"Ini bukan hanya tentang membangun rumah, tetapi tentang menghadirkan negara secara nyata di tengah masyarakat," tukasnya.

(hap)