Kisah Pilu Mantan Mahid G30S PKI 1965, Berangkat sebagai Pelajar hingga Paspor Dicabut dan Menjadi Eksil

Selain Belanda, Ceko juga menjadi negara tempat tinggal 14 orang mantan Mahid. Berdasarkan dari data pemerintah, setidaknya terdapat satu mantan mahid berada di Rusia.

Sebanyak 38 keturunan mantan Mahid di negara itu. Di Suriah, menjadi satu-satunya negara yang tidak berada di Eropa sebagai tempat tinggal satu orang mantan Mahid.

Akses Kembali ke Indonesia Dibuka Pemerintah

Berdasarkan dari kebijakan pemerintah, persoalan mantan Mahid menjadi bagian penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat di masa lalu.

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat diterbitkan oleh pemerintah. Hal ini bertujuan agar korban mudah untuk kembali ke Indonesia.

Kemenkumham juga menerbitkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-05.GR.01.01 Tahun 2023 tentang Layanan Keimigrasian bagi Korban Peristiwa Pelanggaran HAM yang Berat pada 11 Agustus 2023.

Aturan yang diterbitkan oleh Kemenkumham memberikan fasilitas layanan visa hingga izin memasuki kembali ke Indonesia bagi para korban dengan tarif Rp0.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan saat itu, Mahfud MD menyampaikan sejumlah WNI dan mantan Mahid menjadi eksil akibat peristiwa G30S PKI ingin pulang ke Indonesia.

Kata Mahfud MD, para eksil dan mantan Mahid bukan sebagai pelaku. Menurutnya, mereka berstatus sebagai korban. Bahkan beberapa dari mereka mengaku ingin meninggal dunia di Tanah Air.

"Kalau kamu mau pulang saya akui sebagai warga negara (Indonesia). Kan dia enggak bisa pulang, sekarang pulang. Negara menjamin. Orang kau dulu tidak salah, tidak pernah diadili langsung (masa) enggak boleh pulang. Kita suruh pulang, panggil," ujar Mahfud MD di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Selasa (4/7/2023).

Di sisi lain, Mahfud MD mengabarkan, sebagian tidak ingin pulang. Alasannya tak lain lantaran tidak mempunyai keluarga dan aset di Indonesia hingga takut diolok-olok oleh masyarakat.

"Apa yang mereka minta? ‘Pak kami hanya ingin diakui bahwa kami adalah warga negara, bukan orang yang pindah kewarganegaraan. Mereka sudah banyak yang punya dapat suaka politik, dapat kewarganegaraan di sana, anaknya sudah bule-bule juga'," katanya.